Jakarta, law-justice.co - Vaksin Covid-19 Pfizer-BioNTech bakal menjadi vaksin asing pertama yang dipakai China untuk atasi pandemi Covid-19. Pasalnya, regulator obat China, National Medical Products Administration (NMPA), berencana memberi lampu hijau penggunaan vaksin BNT162b2 yang merupakan vaksin buatan perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, Pfizer, yang berkolaborasi dengan perusahaan Jerman, BioNTech.
Pfizer-BioNTech merupakan vaksin Covid-19 jenis mRNA pertama dan vaksin buatan asing pertama yang akan mendapatkan lisensi penggunaan darurat China. Perusahaan China yang akan mengimpor vaksin tersebut, Fosun Pharma, mengatakan NMPA baru-baru ini menyelesaikan tinjauan panel ahli dari vaksin Pfizer-BioNTech atau yang dikenal dengan merek dagangnya, Comirnaty.
Di China, vaksin Pfizer-BioNTech disebut sebagai vaksin Fosun-BioNTech. Pekan lalu, Fosun mengatakan BNT162b2 sekarang sedang menjalani tinjauan administratif.
Pemimpin Fosun, Wu Yifang, mengatakan dalam rapat pemegang saham bahwa perusahaannya menargetkan untuk memulai produksi uji coba vaksin tersebut di dalam negeri pada akhir Agustus.
Majalah berita Caixin, mengutip sumber-sumber yang dekat dengan NMPA, mengatakan regulator China sedang mempertimbangkan pemberian BNT162b2 kepada mereka yang telah divaksinasi penuh sebagai booster. Tidak jelas siapa yang akan diprioritaskan untuk mendapat suntikan booster ini.
Sebagaimana dilansir dari The Straits Times, sebagian besar vaksin yang dikembangkan di China selama ini menggunakan virus corona yang tidak aktif.
Vaksin-vaksin tersebut memiliki tingkat kemanjuran yang lebih rendah daripada yang dikembangkan di luar negeri, termasuk Pfizer-BioNTech dan AstraZeneca buatan perusahaan Inggris.
Sementara itu, pada Selasa pekan ini, Komisi Kesehatan Nasional China (NHC) mengatakan bahwa 1,4 miliar dosis vaksin Covid-19 telah disuntikkan kepada warga Negeri Tirai Bambu.
Sejauh ini, pemerintah menggunakan empat vaksin buatan sendiri dalam program vaksinasinya termasuk Sinovac, Sinopharm, dan CanSino. Tingkat vaksinasi yang cukup tinggi itu tak lepas dari serangkaian aturan daerah yang "memaksa" penduduk melakukan vaksinasi Covid-19.
Otoritas kesehatan pusat China mengaku harus berulang kali mengendalikan pejabat daerah yang secara sewenang-wenang memberlakukan aturan yang mewajibkan penduduk melakukan vaksinasi.
Padahal, itu bertentangan dengan kebijakan pusat yang menyatakan bahwa vaksinasi harus dilakukan sukarela.
Aturan tersebut termasuk melarang anak-anak dari individu yang tidak divaksinasi pergi ke sekolah. Beberapa daerah juga menolak memberikan layanan publik dan medis bagi penduduk yang belum menerima suntikan vaksin.
"Mereka yang belum disuntik harus bergegas untuk menghindari mempengaruhi kembalinya anak Anda ke sekolah," bunyi sebuah pemberitahuan di provinsi Guangxi barat.
Pernyataan serupa muncul di Jiangxi dan Henan, sementara di Hancheng, provinsi Shaanxi, pemerintah daerah mengatakan orang yang tidak divaksinasi tidak dapat memasuki restoran atau tempat hiburan.
Awal tahun ini, sebuah kabupaten di provinsi selatan Hainan juga mencoba menerapkan vaksinasi wajib, melarang mereka yang belum melakukannya untuk naik transportasi umum dan memasuki restoran.
Kebijakan itu kemudian dibatalkan dan buntutnya pemerintah setempat meminta maaf. Insiden tersebut turut menyoroti tantangan yang dihadapi China saat ini dalam upaya mencapai herd immunity.