Jakarta, law-justice.co - Pemerintah Afrika Selatan sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan perempuan memiliki banyak suami atau poliandri. Ide ini menuai kontroversi dan dikritik banyak pihak di negara itu.
Usulan untuk mengizinkan poliandri dimasukkan dalam kertas hijau dari Departemen Dalam Negeri Afrika Selatan, yang berharap untuk membuat pernikahan lebih inklusif. Alasannya poligami, di mana pria menikahi banyak istri, adalah legal di negara ini.
"Afrika Selatan mewarisi rezim pernikahan yang didasarkan pada tradisi Kristen Calvinis dan Barat. Undang-undang pernikahan saat ini tidak diinformasikan oleh kebijakan menyeluruh yang didasarkan pada nilai-nilai konstitusional dan pemahaman dinamika masyarakat modern," bunyi naskah akademik yang menyertai usulan poliandri ini dikutip dari CNN, Selasa, 29 Juni 2021.
Aktivis hak asasi manusia juga mendesak agar poliandri diakui secara hukum sebagai bentuk pernikahan.
Kemungkinan diperbolehkannya poliandri berdasar pada rencana penghapusan kategorisasi pernikahan berdasarkan ras, orientasi seksual, agama, dan budaya. "Itu berarti Afrika Selatan (bisa) mengadopsi sistem ganda baik pernikahan monogami atau poligami," bunyi naskah itu.
Karena elemen netral gender, opsi ini akan berlaku untuk perempuan dan laki-laki sehingga itu memungkinkan poliandri.
Kaum konservatif negara itu terkejut dengan ide ini. Salah satu tokoh terkemuka yang mengkritik adalah Musa Mseleku, seorang bintang reality TV pelaku poligami dengan empat istri.
Dia mengatakan dalam akun YouTube-nya jika poliandri akan mempertanyakan ayah dari anak-anak. "Anak itu akan menjadi milik keluarga mana?" ucap dia.
Gagasan bahwa poliandri tidak asli budaya Afrika juga ditemukan di kalangan pemimpin agama. Naskah akademik itu mencatat bahwa selama diskusi dengan para pemimpin tradisional, mereka percaya hanya laki-laki yang diizinkan untuk memiliki banyak pasangan.
"Dengan demikian, para pemimpin tradisional menganggap poliandri sebagai praktik yang tidak dapat diterima karena tidak berasal dari Afrika," tulisnya.
Pemerintah Afrika Selatan saat ini tengah menggelar sesi konsultasi sampai 30 Juni mendatang dengan mengundang banyak pihak.