Jakarta, law-justice.co - Ketua Pengurus Pusat (PP) GP Ansor Bidang Ekonomi, Sumantri Suwarno ikut memberikan komentar terkaiit polemik sejumlah pertanyaan dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam pertanyaan tersebut yang menjadi sorotan antara lain soal Pancasila dan Alquran.
Terkait itu, ia pun mengatakan jika pertanyaan tersebut dari lembaga pemerintah, maka jawabannya adalah Pancasila.
Sebab, menurut dia, perihal agama adalah ranah privasi.
“Kalau di-test lembaga pemerintah, ditanya memilih Pancasila atau agama, tentu yang relevan adalah memilih Pancasila. Agama adalah ruang privat yang tidak bersifat opsional. Ketika seseorang beriman, maka agama bukan opsi yang bisa digeser dengan pilihan lain,” cuitnya dalam akun Twitternya, @mantriss, dikutip Jumat (4/6).
Lanjutnya, ia menilai tidak masuk akal jika dijawab Alquran, karena pertanyaan itu untuk menguji peserta yang akan mengabdi kepada negara, bukan agama.
“Kalau jawabannya mengutamakan agama sebagai Abdi Negara. Agama yang mana, madzab yang mana? Bagaimana bisa bekerja sama dalam tim yang agamanya berbeda, atau melayani kepentingan publik yang beragam?” katanya lagi.
Lebih lanjut, ia mengatakan di ruang publik yang lebih mengikat adalah nilai-nilai Pancasila yang kemudian diwujudkan dalam aturan hukum.
“Makanya kalau di saat shalat dzuhur, tidak shalat pun kita tidak dipenjara meskipun wajib hukumnya dalam agama,” tukas dia.
Adapun soal pertanyaan tentang doa qunut subuh dan jilbab, ia menilai pertanyaan itu sudah lewat batas.
“Menurut saya sih offside kalau betul ada urusan jilbab dan qunut,” tukasnya.
Kalau di test lembaga pemerintah, ditanya memilih Pancasila atau agama, tentu yang relevan adalah memilih Pancasila.
Agama adalah ruang privat yang tidak bersifat opsional. Ketika seseorang beriman, maka agama bukan opsi yang bisa digeser dengan pilihan lain. — sumantri suwarno (@mantriss) June 1, 2021