law-justice.co - Wakil Presiden, Ma`ruf Amin menegaskan bahwa Indonesia bukan negara Islam meskipun berstatus sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia.
Hal itu ia sampaikan saat berpidato di acara Perayaan Paskah Lintas Umat Beragama Tahun 2021 yang digelar Persekutuan Gereja di Tanah Papua dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua secara virtual, Kamis (1/4).
"Saya ingin memulai pesan kebangsaan ini dengan menegaskan kembali bahwa walaupun Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim, bahkan yang terbesar di dunia, namun Indonesia bukan negara Islam. Dasar negara kita adalah Pancasila, sebagai suatu kesepakatan nasional yang disusun oleh para pendiri bangsa," kata Ma`ruf.
Pancasila, kata dia, merupakan dasar yang sudah mengakomodasi pelbagai keberagaman yang dimiliki oleh rakyat Indonesia selama ini. Pancasila juga, kata dia, sudah menjadi perekat bagi rakyat untuk hidup bersama dalam bingkai NKRI.
Ma`ruf lantas meminta masyarakat wajib menjaga dan merawat Pancasila. Salah satunya dengan menghormati kebhinnekaan dan menjaga persatuan nasional.
"Kebinekaan kita merupakan fondasi, kekayaan sekaligus kekuatan eksistensial negara dan bangsa Indonesia," kata dia.
Lebih lanjut, Ma`ruf menilai keberhasilan Indonesia merawat harmoni dan keberagaman agama penduduknya dinilai oleh warga dunia sebagai contoh yang patut ditiru.
Terlebih, kata dia, sebagian negara-negara lain tidak mudah untuk mempraktikkan konsep keberagaman dalam representasi kepemimpinan nasional, pemerintahan, hukum dan perundang-undangan.
"Bahkan dalam penetapan hari libur nasional yang mencerminkan heterogenitas agama masyarakatnya. Kesemuanya itu sepatutnya menjadi kebanggaan bagi kita semua, sekaligus sebagai pengingat untuk terus merawat dan menjaga keberlanjutannya," tambahnya.
Selain itu, Ma`ruf juga meminta tokoh-tokoh masyarakat dan agama di Papua membantu melakukan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Papua dan Papua Barat. Hal itu bertujuan agar pembangunan di Papua bisa berjalan sesuai harapan semua.
"Menuju Papua yang sejahtera, maju, aman, dan damai," kata dia.