Jakarta, law-justice.co - Permintaan Presiden Joko Widodo agar masyarakat Indonesia lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kinerja-kinerja pemerintah, dinilai bertolak belakang dengan apa yang terjadi selama ini.
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Syadar Hasibuan menilai ajakan yang disampaikan dalam acara Ombudsman RI itu tidak akan efektif selama Jokowi belum membubarkan para buzzer atau pendengung pembela Istana.
Pasalnya, kehadiran buzzer merusak iklim demokrasi dalam menyatakan pendapat. Sebab selain kritik dikaburkan, para buzzer juga kerap melaporkan mereka yang kritis ke polisi.
“Tertibkan dulu buzzernya Pak Jokowi baru bicara pemerintah butuh kritik. Gimana orang mau berani kritik anda jk pd akhirnya buzzer lapor ke polisi,” ujar pria yang akrab disapa Gus Umar ini lewat akun Twitter pribadinya, Selasa (9/2/2021).
Jika belum ditertibkan, maka mereka yang melancarkan kritik akan dicari-cari kesalahannya dan kemudian dilaporkan ke polisi oleh para buzzer. Sementara posisi Jokowi hanya diam dengan alasan tidak mau intervensi hukum.
“Kalau begini siapa yang berani kritik anda pak?” tutupnya