Jakarta, law-justice.co - Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik menegaskan, bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak boleh cuci tangan.
Dia menegaskan hal itu terkait isu kudeta atau pendongkelan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kabar kudeta kepemimpinan AHY ini diduga melibatkan Kepala Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Adapun, Moeldoko sudah membantah bahwa dirinya terlibat rencana mendongkel kepemimpinan AHY di Partai Demokrat.
Rachland dalam cuitannya di akun Twitter @ RachlanNashidik, Jumat (5/2/2021), Presiden perlu memberi pesan kuat, bahwa praktik ambil alih paksa partai politik adalah tindakan yang salah.
“Itu dulu pernah dialami partainya Presiden, maka seharusnya Presiden tak menolerir perbuatan yang sama atau meniru, yang dilakukan anak buahnya sendiri,” tegasnya.
Terkait hal ini, AHY telah berkirim surat kepada Presiden yang berisi permintaan klarifikasi Jokowi atas dugaan Moeldoko terlibat dalam upaya mengambil alih paksa kepemimpinan Demokrat.
Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, istana sudah menerima surat dari AHY, namun surat itu tak perlu dibalas.
"Kami sudah menerima surat itu dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART," ujar Pratikno, Kamis (4/2/2021).