Malaysia, law-justice.co - Malaysia tengah mempertimbangkan kemungkinan membatalkan pembelian vaksin China Sinovac, Coronavac. Ini dikatakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin dalam konferensi pers, dikutip dari The Star.
Ia mengatakan kemungkinan tidak akan melanjutkan pengadaan vaksin Covid-19 Sinovac jika mereka tidak puas dengan keamanan dan kemanjurannya. Meski begitu Jamaluddin menegaskan setiap pengadaan vaksin harus mendapat persetujuan dari Badan Pengatur Farmasi Nasional (NPRA).
"Jika kami tidak puas dengan keamanan dan kemanjuran, kami tidak akan melakukan pengadaan. Data klinis Sinovac baru dirilis. Kami akan meninjau datanya dan memutuskan," katanya dalam serangkaian tweet pada Rabu (13/1/2021) lalu.
Selain itu, Jamaluddin menanggapi laporan berita bahwa uji klinis Brasil menemukan vaksin Sinovac Covid-19 efektif 50,4%. Karenanya, ia berujar harus ada strategi dalam pembelian vaksin.
"Inilah mengapa strategi kami menjadi portofolio vaksin. Untuk memastikan kami memiliki pasokan yang cukup dan untuk mengurangi masalah regulasi dan manufaktur," paparnya lagi.
"Beli dari lebih dari satu sumber. Ditambah fakta, tidak ada pabrikan yang dapat memasok semua kebutuhan kami. Sama untuk kebanyakan negara."
Malaysia adalah salah satu negara yang telah memesan vaksin Sinovac dari China. Pada Selasa (12/1/2021), Jamaluddin mengatakan bahwa pemerintah membayar lebih sedikit untuk vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh Sinovac karena proses pembotolan akan dilakukan di Malaysia.
Dia mengatakan bahwa perusahaan Pharmaniaga Bhd akan mengawasi proses pembotolan vaksin, yang diharapkan siap didistribusikan pada akhir Maret.
"Indonesia mendapat vaksin Sinovac lebih awal karena sudah diuji dalam uji klinis sebelum terdaftar. Brasil, Turki juga melakukan uji klinis Sinovac karena banyaknya kasus tahun lalu," lanjutnya dalam tweet berikutnya yang disertai dengan laporan berita bahwa Presiden Indonesia telah menerima dosis pertama vaksin Sinovac
Turki pmenyebut efikasi 91,25% untuk Sinovac. Sedangkan Indonesia mengatakan efikasi sebesar 65,3%.
Sebelumnya Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah mengatakan pada Senin (11/1/2021) agar Malaysia mendapatkan kekebalan kawanan (herd immunity). Sekitar 60% hingga 70% atau antara 20 hingga 23 juta penduduk Malaysia harus divaksinasi.
NPRA sejauh ini telah memberikan pendaftaran bersyarat untuk vaksin Covid-19 Pfizer/BioNTech, dengan pemerintah mengumumkan tahun lalu bahwa mereka akan memperoleh 12,8 juta dosis vaksin Covid-19 yang dikembangkan bersama.
Malaysia juga telah menandatangani perjanjian untuk mendapatkan dosis 6,4 juta vaksin AstraZeneca-Oxford. Kini dikabarkan sedang dalam negosiasi dengan Cansino dan Gamaleya untuk vaksin.