Jakarta, law-justice.co - Pemerintah sudah memesan vaksin Covid-19 Sinovac buatan China. Padahal, baru-baru ini vaksin buatan Pfizer sudah merilis lebih efektif dalam menangkal virus Corona.
Namun, pemerintah menyatakan bahwa pengadaan vaksin COVID-19 dari berbagai perusahaan dunia dan merek tidak akan sembarangan. Ada sejumlah kriteria yang melandasi pemerintah untuk membeli vaksin.
Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pada dasarnya yang menentukan merek vaksin COVID-19 yang akan dibeli oleh Indonesia adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Kemenkes menentukan ini tentu berdasarkan data yang ada di list WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) dan sudah melalui uji klinis I, II yang sudah full report, jadi datanya ada," katanya di Jakarta, Selasa (24/11/2020).
Meski demikian, Erick menekankan, vaksin yang dibeli pemerintah merupakan vaksin yang memiliki kapasitas distribusi mudah, misalnya, mampu didistribusikan dengan metode penyimpanan bersuhu 2-8 celsius.
Kapasitas distribusi yang dimiliki Indonesia sekarang, katanya, di kisaran derajat itu. Maka, kemampuan vaksin untuk bertahan dalam suhu yang cocok dengan kapasitas distribusi Indonesia menjadi penting.
"Karena kalau kita harus membongkar sistem distribusi kita, misalnya dijadikan minus 20, ini nanti akan menghambat distribusi kita yang sudah kita lakukan. Kalau persiapan ini tiga tahun lagi beda," katanya.
Hal itulah yang ditegaskannya menjadi dasar pemerintah memilih vaksin buatan Sinovac, Cansino, Sinopharm ataupun Astrazeneca. Sementara itu, untuk vaksin buatan Pfizer maupun Moderna belum karena kebutuhan kapasitas produksi.
"Kenapa Pfizer dan Moderna belum bisa? Karena memang cold chain-nya minus 75, yang satu minus 20. Untuk negara seperti Amerika pun mereka akan ada transisi. Jadi ini, jangan nanti terpikir, bahwa pemerintah beli merek ini, (dicurigai) ini berbisnis. Tidak," tegasnya.