Luhut Minta LKPP Hentikan Impor Barang UMKM

Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, jadi geram karena Indonesia sering mengimpor barang-barang dari luar negeri. Bahkan, barang yang diimpor sampai hal kecil seperti gantungan baju.

“Anda bisa bayangkan gantungan baju saja kita masih impor,” kata Luhut di hadapan para dosen dari berbagai universitas dalam tayangan virtual Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Sabtu (24/10/10) lalu.

Baca juga : Tak Sudi RI Terus Ekspor via Singapura, Luhut: Buka Jalur Baru ke Cina

Luhut minta kepada lembaga kebijakann pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP) untuk menghentikan impor barang yang di Indonesia bisa dibuat oleh UMKM.

“Saya bilang sama LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), ngapain itu impor-impor semua. Suruh saja bikin di dalam negeri. Itu kan bukan rocket science. Kenapa enggak bisa?,” katanya.

Baca juga : Soal Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Luhut Minta China Serius Bantu RI

Menurut Luhut, Indonesia juga selama ini kerap bergantung dengan sumber daya alam selama puluhan tahun. Maka dari itu, pemerintah berupaya mengurangi eksploitasi alam.

“Kekayaan alam kita selalu bergantung selama puluhan tahun, nah kita gak mau lagi seperti ini. Indonesia mau menambah value added, menciptakan lapangan kerja, teknologi, kemudian juga pajak dan value added pada kita semua,” katanya.

Baca juga : Pentingnya Sertifikasi Halal & Semangat Wujudkan UMKM Go Internasional

Tak hanya itu, Luhut juga membeberkan banyak kementerian/lembaga (K/L) saat melakukan belanja justru dimanfaatkan untuk mengimpor barang.

“Jadi kita punya dana Rp200 triliun buat program pembelanjaan seperti ini. Banyak oleh kementerian/lembaga (K/L) hanya impor saja, tidak menggunakan produk dalam negeri. It’s take of live. Jadi, kesempatan ini kita lakukan semua,” ujarnya.

Luhut menambahkan, pemerintah berupaya dengan beragam cara menekan serta mengurangi aktivitas impor. Itu seperti menggalakkan belanja produk dalam negeri dan mengolah kekayaan alam seperti batu bara agar dikelola di dalam negeri.

“Pemerintah lakukan reformasi untuk membuat Indonesia lebih efisien, menciptakan 2,9 juta lapangan kerja setiap tahun seperti yang dilakukan Pak Presiden kemarin itu,” pungkas Luhut.