Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan mencabut izin dari proyek yang selama ini tidak berjalan alias mandek. Hal ini dikarenakan ada beberapa proyek yang sudah diberikan pemerintah kepada swasta tetapi tidak berjalan.
"Kita sering tersandera oleh izin, jadi ke depannya jika ada proyek yang tidak berjalan kami akan cabut izinnya dan kita beri kepada pihak lain yang sanggup menjalankannya," ujar Luhut, dikutip dari Okezone.com, Sabtu (12/9/2020).
Dalam pidatonya Menko Luhut juga mengimbau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk ikut bersama menyehatkan perekonomian nasional melalui rentang pembayaran yang tidak terlalu lama.
"Kami melihat, pendapatan BUMN-BUMN infrastruktur bisa dikatakan baik atau cukup baik. Jadi saya himbau mereka untuk tidak menunda pembayaran kepada supplier terlalu lama, bahkan ada yang sampai setahun. Sehingga kondisi keuangan BUMN bisa sehat dan perusahaan-perusahaan sehat sehingga bisnis tol lebih sehat lagi," jelasnya.
Luhut juga mengungkapkan adanya peluang sejumlah negara berinvestasi di Indonesia untuk membangun tol. Dana asing tersebut bisa masuk melalui Sovereign Wealth Fund (SWF).
"Studi sangat penting kalau Sovereign Wealth Fund (SWF) masuk ke Indonesia dan berinvestasi di jalan tol, mereka akan melihat efisiensi. Pengalaman kami, masalah pembebasan tanah adalah salah satu hal yang harus betul-betul dicermati. Ini hal kecil tapi kan bisa sangat mengganggu jika tidak cermat menghitungnya," tandasnya.