Jakarta, law-justice.co - Pakar Politik dan Hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam menyatakan peran influencer tidak diperlukan jika pemerintah bekerja dengan baik menyampaikan program-program maupun keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hal itu dia sampaikan untuk menanggapi pernyataan Jurubicara Istana, Fadjroel Rachman yang menyebut bahwa influencer merupakan aktor digital sebagai ujung tombak transformasi dan demokrasi digital.
"Bagi saya Istana salah kaprah mengartikan influencer. Influencer itu tidak perlu kalau pemerintahannya bekerja dengan baik. Ini pemerintahannya berjalan tidak normal tapi influencer ngotot-ngototan pemerintahan berjalan dengan sebagaimana mestinya," ujarnya seperti melansri rmol.id, Selasa 1 September 2020.
Karena kata Saiful, rakyat sudah paham dengan kehadiran influencer lantaran pemerintah saat ini sedang tidak baik-baik saja.
"Rakyat saya kira sudah paham, jangan kemudian influencer ini justru menjatuhkan wibawa pemerintahan Jokowi. Saya kira kalau Fadjroel dkk canggih tidak perlu influencer. Ini kan sama halnya ingin menunjukkan KSP tidak berfungsi dengan normal, sehingga sewa lah influencer," bebernya.
Dengan demikian, Saiful berharap agar pemerintah menghindari stigma bahwa Jokowi menjadi presiden influencer, karena lebih mementingkan memilih influencer dibandingkan memikirkan rakyat.
"Jangan sampai rakyat mengecap Jokowi sebagai presiden influencer. Karena lebih memilih influencer daripada memikirkan persoalan rakyatnya," pungkasnya.