Jakarta, law-justice.co - Tak semua menteri di Kabinet Indonesia Maju mematuhi perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebab, masih ada menteri yang lebih menjalankan visi dan misinya sendiri daripada visi dan misi Presiden.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo. Tjahjo bahkan menyebut bukan hanya menteri kabinet, pejabat eselon 1 dan 2 juga kerap menajabarkan visi misi presiden dengan pandangan berbeda sehingga jadi berseberangan.
Padalah, menurutnya, seluruh menteri, pejabat eselon 1 dan 2 di pusat sampai daerah wajib melaksanakan visi misi presiden.
“Berkali-kali diingatkan, tidak ada visi misi menteri. Yang ada itu visi misi presiden. Menteri wajib melaksanakan visi misi presiden. Bukan visi misinya dia,” katanya seperti d ikutip dari wartaekonomi.
Sambungnya, ia menegaskan bahwa para pejabat eselon 1 dan 2, wajib menjalankan visi misi presiden itu. Bukan malah memperlambat capaian visi misi presiden.
Terkait pemerintahan, ia menyebut presiden menginginkan ada penyederhanaan birokrasi. Yaitu pemangkasan eselon III, IV, V dan pengalihan 1,6 juta PNS dari jabatan administrasi ke fungsional.
Sementara itu, untuk kelembagaan dilakukan pembubaran terhadap lembaga-lembaga yang tidak relevan lagi.
“Kalau ada menteri dan pejabat eselon 1 dan 2 yang tidak setuju dengan itu, ya lebih baik berada di luar. Tunggu saja sampai 2024 sampai pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin selesai,” tutupnya.