Jakarta, law-justice.co - Gubernur DKI Anies Baswedan dikritik sejumlah aktivis dan pakar terkait kinerja yang belum sepenuhnya berjalan maksimal.
Koordinator Lingkar Aktivis Jakarta (LAJ) Jamran menilai sejumlah kebijakan Anies Baswedan memiliki visi dan tujuan yang baik. Akan tetapi, tidak semua tujuan baik tersebut bisa diterima oleh masyarakat.
Menurut dia, pola peluncuran program yang terkesan dadakan hampir tanpa sosialisasi pun cukup membuat masyarakat kaget. Akibatnya, program yang dinilai baik itu bisa saja dianggap salah oleh sebagian orang dan masyarakat.
"Posisi kami ini memberi masukan kritik untuk pembangunan Jakarta. Kami tidak mau mengatakan yang baik saja, tapi nyatanya bisa menyesatkan," ujar Jamran, dilansir Tagar.id, Sabtu (29/8/2020).
Jamran menekankan, siapa saja boleh mengkritik dan yang mendukung pun dipersilakan untuk memberikan masukan positif sebagai semangat bersama membangun Jakarta, sehingga tidak melihat dari perbedaan.
Sementara, Ketua umum badan musyawarah (Bamus) Betawai Zaenudin menyatakan banyak kebijakan Anies yang terkesan tumpang tindih dan tidak sejalan.
"Di bawah, tidak jalan banyak. Mungkin banyak kebijakan yang kurang dilakukan komunikasi," ujar Zaenudin.
Dia menyarankan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu untuk ke depannya lebih melibatkan semua pihak, terutama aktivis dalam menjalankan kebijakan di Jakarta.
"Aktivis ini kan punya kemampuan dan daya kritis yang bagus dan ini harus dilibatkan," kata Zaenudin.
Kemudian, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai kebijakan dan program Anies Baswedan terkesan mencoba-coba.
Seharusnya kata dia, kebijakan yang hendak dikeluarkan bisa dilakukan kajian dan pembahasan yang mendalam. Uchok mencontohkan soal kebijakan dibukanya bioskop, di mana sumber pendapatan pajak dari bioskop kecil dan ditakutkan menimbulkan masalah baru terkait penyebaran virus corona.
Uchok berharap agar Anies Baswedan mampu melibatkan banyak pihak dalam melakukan pembangunan di Jakarta.