Jakarta, law-justice.co - Profesor. Dr. Richard Chauvel, seorang dosen dari Universitas Melbourne Australia, menilai pendekatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan merupakan strategi pemerintah Indonesia meredam isu politik Papua, dan desakan penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia atau HAM di Bumi Cenderawasih.
Kata dia, sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden Joko Widodo, pemerintah pusat melakukan strategi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat asli Papua.
“[Asumsinya] kalau strategi itu berhasil isu politik, isu pelurusan sejarah Papua, isu HAM dan lainnya akan hilang dengan sendirinya,” kata Richard dalam diskusi daring “Otonomi Khusus dan Masa Depan Peace Building di Tanah Papua“.
Diskusi ini diselenggarakan Jaringan Damai Papua bersama Jubi, dengan moderator Victor Mambor, yang digelar pada Senin 3 Agustus lalu.
Akan tetapi menurutnya, asumsi itu tidak realistis. Strategi pendekatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, tidak akan menyelesaikan masalah di Papua yang begitu rumit.
Richard mengatakan, mestinya strategi yang digunakan pemerintah adalah berdialog dengan masyarakat Papua. Dengan begitu pemerintah bisa mendengar dan mengetahui keinginan orang Papua dan mencari solusi terbaik.
“Kalau saya lihat, selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, sikap beliau boleh dikata tidak serius dialog. LIPI telah mengusulkan dialog sektoral kepada presiden tapi hingga kini tak ada komitmen dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan, Lembaga Penelitian Indonesia atau LIPI, Cahyo Pamungkas mengatakan jika dialog antara pemerintah dan pihak di Papua terus tertunda, dapat menyebabkan dampak fundamental.
“Saya kira pembungkaman kebebasan berekspresi akan terus berjalan, formasi pembangunan kapitalistik akan terus berlanjut. Eksploitasi sumber daya alam, kemajuan ekonomi iya, tapi untuk mereka yang sudah siap,” kata Cahyo.
Selain itu menurutnya, pembangunan yang tidak melibatkan orang Papua dalam perencanaan, mengakibatkan akulturasi budaya yang salah.
Orang papua akan semakin kehilangan identitas budayanya secara perlahan.
“Dialog politik masih relevan. Itu salah satu cara menyelesaikan masalah Papua dengan bermartabat,” ujarnya.