Jakarta, law-justice.co - Tudingan bahwa ada banyak nama titipan untuk menjadi Komisaris dan Dewan Direksi di BUMN diakui oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Namun, dia mengatakan tak semua nama diterima, karena yang diutamakan adalah kemampuannya.
Dia pun mengatakan bahwa adanya nama titipan itu suatu hal yang wajar, yang terpenting adalah sosok tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
"Hal yang wajar saya rasa (ada titipan), tetapi yang penting kompetennya dan prosesnya baik. Kalau memang diajukan, (hitam di atas putih) iya dong, itu yang kita mauin dong. Ga semuanya diterima, buktinya banyak yang kecewa juga," kata Erick seperti dikutip dari cnbcindonesia.
Erck menjelaskan, sejauh ini hanya 10% saja dari total titipan tersebut yang diangkat, itu pun harus tetap melalui proses yang ditentukan oleh kementerian. Hal yang penting orang tersebut harus memiliki kapabilitas dan memberikan kontribusi untuk perusahaan yang ditempatinya.
"Seorang Arif Budimanta apa dibilang ga capable. Ya di KEIN memang dia ada PDIP-nya, tapi sekarang dia bantu (di BUMN)," jelasnya.
Erick menjelaskan, untuk menjadi direksi dan komisaris BUMN membutuhkan proses yang panjang, terutama untuk 40 BUMN yang penting harus memasuki proses tim penilai akhir (TPA). Proses TPA kali ini juga diklaim berbeda dengan proses TPA sebelumnya, selain meminta pertimbangan Presiden, masukan dari menteri-menteri terkait juga diperlukan.
Selain itu, juga dilakukan background check untuk memastikan track record orang tersebut benar.