Jakarta, law-justice.co - Media asing, Asia Times menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menerapkan new normal atau kehidupan normal baru di tengah pandemi covid-19. Menurut media tersebut, dengan menerapkan kebijakan tersebut, Jokowi sedang membawa Indonesia menuju bencana.
"Kemampuan Indonesia untuk mengatasi krisis ekonomi dan kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh covid-19 selalu menjadi hal yang sulit," tulis Asia Times.
"Tetapi Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengumumkan kebijakan `New Normal`, yang dimaksudkan untuk memulai kembali ekonomi Indonesia yang sedang merosot, diluncurkan bersamaan dengan upaya untuk menyesatkan dan menutup-nutupi risiko epidemi," tambahnya.
Dalam laporannya itu, Asia Times mengatakan kebijakan itu tetap diterapkan Jokowi meski para ahli sudah mengingatkannya. Para ahli bahkan mengatakan dengan penerapan new normal, membuat keberadaan covid-19 di Indonesia masih berlanjut.
Dia mengutip pernyataan dari mantan anggota Satuan Tugas Nasional covid-19 Indonesia, Dr Corona Rintawan yang mengatakan bahwa pandemi covid-19 membawa Indonesia ke arah terburuk. Dr Corona menyoroti kebijakan Jokowi tentang new normal yang akan mendatangkan lebih banyak infeksi dan kebingungan daripada cara yang lebih aman ke depannya.
"Kami sangat kekurangan dalam pengujian dan pelacakan. Kapasitas kamu untuk melakukan pengujian PCR jauh dari target 20 ribu tes setiap hari," katanya.
"Tapi sekarang semuanya santai, ekonomi sedang dibangkitkan, sekolah dibuka kembali, ibadah di tempat umum kembali diizinkan, semuanya atas nama narasi `New Normal`."
Asia Times juga menyebut Indonesia hampir setara dengan Afghanistan sebagai negara yang paling rendah melakukan tes. Dr Corona pun menanggapi adanya kecurigaan jumlah kematian akibat covid-19 yang dua hingga tiga kali lipat daripada laporan data resmi.
"Ambil contoh ketika seorang pasien yang diklasifikasikan sebagai `di bawah pengawasan` meninggal dan beberapa hari kemudian diketahui bahwa mereka positif covid-19," ujar Dr Corona.
"Beberapa pemerintah daerah, dan saya tidak akan mengatakan yang mana, melaporkan pada saat itu bahwa almarhum negatif untuk covid-19 meskipun hasil tes masih tertunda. Ini karena mereka tidak ingin mendapat masalah jika jumlah kematian kemudian meningkat," tutupnya.