law-justice.co - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Jodi Mahardi, membantah isu datangnya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) China di ke Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara, akan mengesampingkan tenaga kerja lokal. Jodi mengatakan, TKA dari China dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan smelter karena teknologi RKEF yang mereka miliki sangat ekonomis, cepat, dan terstandar secara lingkungan.
"Saya akan bicara apa adanya saja. Kita harus jujur bahwa dengan teknologi RKEF China, mereka bisa bangun secara ekonomis, cepat, dan memiliki standar lingkungan yang baik. Teknologi ini juga menghasilkan produk hilirisasi nikel yang bisa bersaing di pasar internasional," kata Jodi dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (28/5/2020).
Jodi meyakinkan, tenga kerja lokal tidak akan terasingkan dengan adanya TKA China tersebut. Pada saat pembangunan smelter selesai, kata dia, para TKA itu akan kembali ke negara mereka sehingga pengoperasian smelter bakal dilakukan oleh tenaga kerja lokal.
"Saya ambil contoh di IMIP yang ada di Morowali yang saat ini mayoritas sudah beroperasi secara penuh, walaupun masih ada sedikit progress pembangunan fasilitas hilirisasi nikel yang sedang dikembangkan. Jumlah tenaga kerja lokal saat ini adalah 39.500 sementara yang TKA ada 5.500. Jadi jumlah TKA kira-kira 12% dari total pekerja, saya yakin jika proses pembangunan smelter yang baru sudah selesai jumlahnya pun akan turun," ujar dia.
Ia menambahkan contoh lainnya yang terjadi di Kawasan industri Virtue Dragon di Konawe, yang saat ini terdapat 11.790 tenaga kerja, dimana 705 orang lainnya adalah TKA China. Penambahan lagi 500 TKA China disebut bakal bisa mempercepat proses konstruksi.
"Apakah hal itu suatu yang salah? TKA yang datang ini bukan mengambil pekerjaan dari tenaga kerja lokal, tapi justru untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal. Ketika sudah mulai beroperasi, tenaga kerja lokal akan mayoritas. Penciptaan lapangan kerja adalah prioritas utama dari pemerintah, jangan dibalik-dibalik dengan informasi yang menyesatkan," ujar dia.
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah memutuskan untuk menunda datangnya 500 TKA China karena menimbulkan kegaduhan di masa pandemi COVID-19. Hal itu menindaklanjuti surat resmi yang telah dikirimkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara.
"Kami putuskan untuk menunda rencana kedatangan 500 TKA sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19. Selanjutnya kita akan terus berkoordinasi dengan Gubernur dan ketua DPRD Provinsi terkait hal tersebut," kata Kepala Biro Humas Kemenaker, R. Soes Hindharno, melalui keterangan tertulis, Selasa (5/5).