Jakarta, law-justice.co - Pemerintah lewat Wakil Presiden Ma`ruf Amin akhirnya mengakui bahwa Program Kartu Prakerja belum matang, sehingga terjadi kesalahan dalam penerapan di lapangan meski sudah diluncurkan sejak April lalu.
Sebelumnya banyak kalangan yang mengecam dan mengritik Program Kartu Prakerja di tengah pandemi yang menyedot anggaran negara hingga Rp20 triliun sebagai upaya yang sia-sia. Ditambah beberapa pelatihan yang diberikan kepada pekerja juga bisa didapatkan secara gratis di internet.
"Ini menjadi kombinasi antara bansos dan pendidikan atau pelatihan, yang tadinya semata-mata murni pelatihan, sekarang pepaduan bansos dan pelatihan. Karena ini baru dan mendadak, maka masih banyak hal yang belum matang, tetapi sudah bisa dikatakan sudah baik," ujarnya seperti melansir mediaindonesia.com Kamis (21/5).
Meski demikian, dia memastikan pihaknya terus mengevaluasi agar program ini bisa tepat sasaran dan menghasilkan pelatihan yang memadai.
Kata dia, dari waktu ke waktu pemerintah terus memperbaiki kesalahan, salah satunya dalam terus mencari pihak penerima program yang tepat dan metode pelatihan yang efektif.
"Misalnya betulkah mereka terkena PHK, betulkah pelatihan yang memang dibutuhkan masyarakat. Sistem pelatihan online seberapa efektif. Ini kan kita mulai dari pandemi, tentu saja ini dimaklumi ada yang belum baik. Tentu kita mulai dulu, mana yang belum baik, mana yang belum baik kita perbaiki," kata Ma`ruf.
Lebih lanjut, Ma`ruf menampik tudingan soal adanya permainan di balik perusahaan penyedia pelatihan yang ditunjuk pemerintah. Ia mengatakan pihak yang terlibat telah melalui seleksi yang ketat.
"Bagi yang menganggap ada permainan? Harus diklarifikasi, tidak ada. Ini melalui seleksi yang ketat," ujar Ma`ruf.