Jakarta, law-justice.co - Belajar dari krisis 1998 dan 2008, anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyarankan agar Pemerintah segera mengubah model penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 dari bantuan berbentuk sembako menjadi bantuan tunai. Sebab menurutnya bantuan tunai dapat mendorong pergerakan ekonomi rakyat.
Andre mengatakan bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan aktivitas konsumsi masyarakat menjadi penyelamat ekonomi di tengah krisis. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat harus dilakukan, salah satunya dengan mengubah bantuan dalam bentuk sembako menjadi bantuan tunai.
"Dahulu saat krisis 1998, kita selamat karena sektor UMKM dan konsumsi domestik yang tinggi. Hal ini bisa juga kita lakukan untuk menangani krisis akibat pandemi Covid-19. Adapun caranya dengan memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Andre, Senin (18/5/2020).
Lanjut Andre, dengan memberikan bantuan tunai akan tercipta multiplier effect. Bantuan tersebut akan dibelikan barang-barang konsumsi, seperti sembako di pasar, warung tetangga, atau UMKM. "Bila Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk sembako, ekonomi hanya berputar di Bulog, pengusaha besar, atau pabrik-pabrik. Efek multiplier-nya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat kita. Akan tetapi, bila diberikan tunai kepada rakyat, UMKM kita bisa hidup,” terang politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Sejauh ini, ia berujar bahwa ada beragam bansos yang telah disiapkan pemerintah dalam menghadapi pandemi, di antaranya program sembako (bantuan pangan nontunai) yang memakan anggaran Rp 43,6 triliun dengan target sasaran 20 juta KPM dan indeks bantuan sebesar Rp 200 ribu. “Dana sebesar Rp 43,6 triliun itu sangat besar bila diberikan langsung kepada masyarakat. Saya yakin UMKM kita bisa lebih tumbuh bila dana tersebut dicairkan tunai," tutup politisi dapil Sumatera Barat I ini.