Jakarta, law-justice.co - Tim hukum Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut mempolitisasi masalah hukum dengan melakukan kunjungan ke beberapa lembaga.
Pengamat politik dari Exposit Strategic Political, Arif Susanto mengatakan, “safari” yang dilakukan tim hukum PDIP ke KPU, Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Dewan Pers dan Bareskrim Polri menunjukkan bahwa PDIP mempolitisasi proses hukum yang tengah ditangani KPK.
“Selain tampak reaksioner dan emosional, PDIP terkesan melakukan politisasi terhadap problem hukum ini,” ucap Arif Susanto, Jumat (17/1) seperti melansir pojoksatu.id.
Seharusnya kata Arif, PDIP lebih baik tunduk pada hukum yang sedang berjalan serta kooperatif menghadapi penegakkan hukum.
Dalam kasus tersebut, adalah mantan caleg PDIP, Harun Masiku yang disebut memberikan suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan untuk menjadi anggota DPR RI lewat mekanisme PAW.
“Padahal, yang perlu dilakukan hanyalah tunduk pada hukum dan kooperatif terhadap penegak hukum, tanpa perlu menggunakan pengaruh politik termasuk untuk giring opini pemihakan kepada mereka dan menyalahkan lembaga-lembaga lain,” tegasnya.