Jakarta, law-justice.co - Pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir berebda dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait kondisi keuangan di PT Asabri. Kalau Mahfud menyebut kondisi keuangan PT Asabari tak stabil lantaran ada dugaan korupsi sebesar Rp 10 triliun, Erick malah menyebut kondisi keuangan PT Asabri dalam keadaan stabil.
Meksi begitu, Erick menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum terkait adanya dugaan korupsi di Perusahaan asuransi tersebut.
"Kondisi keuangannya dalam keadaan stabil, tapi apa ada penyelewengan dari pada penurunan aset karena salah investasi kan ada prosesnya sendiri. Biar itu berjalan sesuai dengan aturannya dan tentu domain hukum bukan di Kementerian BUMN. Kalau kami kan lebih ke korporasinya," kata Erick saat menemui Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2020) seperti dikutip dari Suaracom.
Meski demikian, Erick enggan berkomentar terkait adanya isu korupsi sebesar Rp 10 triliun di Asabri seperti yang pernah diungkapkan oleh Mahfud MD. Erick lagi-lagi menyerahkan hal itu kepada penegak hukum.
"Ya saya enggak bisa komen, karena tentu prosesnya itu ada yang lain-lainnya juga," ujarnya.
Sementara itu, Erick mengatakan terkait ada atau tidaknya kerugian negara di tubuh Asabri bukan otoritas BUMN. Dia menyerahkan hal itu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menelusurinya.
"Kalau mengenai kerugian negara kan bukan di kami. Pasti ada BPK, OJK. Tentu proses itu harus di jalani," katanya