Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas soal pengembangan alat utama sistem persenjataan atau alutsista, Jumat (22/11/2019). Dalam rapat yang dihadiri oleh Menhan Prabowo Subianto itu, Jokowi memberikan tiga perintah.
Dilansir dari Kumparan.com, pertama, Jokowi mengingatkan Prabowo soal pentingnya roadmap pengembangan alutsista. Menurut Jokowi, harus ada pelibatan berbagai stakeholders dalam pengembangan alutsista.
"Roadmap-nya harus jelas. Dalam pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri, mulai dari hulu sampai hilir. Dengan melibatkan baik BUMN sampai swasta sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri," kata Jokowi di ruang ratas Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Tak hanya itu, Jokowi juga meminta Prabowo untuk mengawasi agar program pengembangan alutsista tak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Selain itu, Kemhan juga harus bisa mengembangkan kerja sama dengan negara lain terkait pengembangan alutsista.
"Jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak banyaknya, apalagi orientasinya sekadar proyek," ujar Jokowi.
"Sudah, setop yang seperti itu. Tapi orientasinya betul-betul strategic partnership, untuk peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa. Sehingga, kita memiliki kemampuan memproduksi alutsista," lanjut Jokowi.
Terakhir, Jokowi ingin agar pengadaan alutsista di Indonesia dilakukan dengan teknologi yang canggih dan terus mengikuti perkembangan di dunia. Sehingga, Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain di dunia.
"Saya minta kebijakan pengadaan alutsista betul-betul memperhitungkan, mengkalkulasi, mengantisipasi teknologi persenjataan yang berubah begitu sangat cepatnya, yang ini akan memengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang," ujarnya.
"Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, yang sudah ketinggalan, dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang," tambah Jokowi.
Selain Prabowo, ratas juga dihadiri Menkeu Sri Mulyani, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri BUMN Erick Thohir.