Jakarta, law-justice.co - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkap, keuntungan praktik mafia dalam kegiatan penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) mencapai triliunan rupiah.
Budi mengatakan, praktik mafia dalam penyaluran BPNT dilakukan secara tersturktur, bahkan melibatkan oknum kelas kakap sebab keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut nilainya mencapai triliunan rupiah.
"Kenapa ini terjadi karena ada mafianya. Kita akan ungkap sampai yang besar karena nggak mungkin cere-cere karena nilainya triliunan," kata Budi, di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Dikutip dari Liputan6.com, Budi mengungkapkan, dari total penyaluran Bantuan Pangan Nontunai untuk masyarakat miskin oleh pemerintah sebesar sampai Rp 20 triliun, terjadi penyimpangan dana sebesar Rp 5 triliun oleh mafia yang bermain dalam program pemerintah untuk meningkatkan kesehateraan rakyat miskin tersebut
"Kurnag lebih yang disipangkan Rp 5 triliun lebih, jadi 1/3nya disipangkan. Apalagi pak presiden ingin menambah menjadi Rp 60triliun berapa banyaknya uang dikorupsi," ujarnya.
Menurut Budi, khusus untuk distibutor atau penyalur paket beras dan telur program BPNT, setiap bulanya bisa mendapat Rp 9 miliar dari hasil praktik mafia tersebut.
"Rp 9 miliar itu dari penyalur hampir rata-rata dalam satu bulan untuk BPNT yang dia kuasai," tuturnya.
Praktik mafia pada program Bantuan Pangan Nontunai ini membuat negara dan masyrakat rugi, sebab itu dengan mekanisme penyaluran BPNT yang dibuat para oknum tersebut membuat seolah negara tidak hadir. Masalah ini pun sedang ditindak lanjuti oleh satgas pangan dan Polri.
"Faktanya sudah jadi duit, yang jadi masalah semua ingin menguasai ingin mendapatkan sebaian dana itu. Ini baru bicara beras belum yang lainya," tandasnya