Orang-orang yang Disingkirkan Cak Imin Bercerita Getir

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Fajar.co.id)

Jakarta, law-justice.co - Wajah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terlihat berseri dan kerap tersenyum lebar dalam gelaran Muktamar V Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bali yang mengukuhkannya kembali menjadi ketua umum.

Semua pengurus partai di wilayah saat itu memberikan kesempatan lagi bagi Cak Imin untuk menjabat posisi ketua umum untuk ketiga kali.

Tiga ribuan kader hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir ketika pembukaan acara pada 20 Agustus 2019. Hadir pula para ketua umum partai koalisi pendukung Jokowi. Gelaran muktamar berlangsung selama dua hari digelar cukup megah. Mereka berkumpul di ballroom hotel The Westin Nusa Dua.

Melansir dari Merdeka.com, Senin (2/9/2019), kemegahan muktamar justru menyisakan cerita getir. Dua elit PKB, Lukman Edy dan Abdul Kadir Karding, tidak hadir. Keduanya merupakan mantan sekretaris jenderal PKB. Mereka mengaku tidak diundang dan ratusan banyak kader lainnya juga merasakan hal serupa.

Dalam kepengurusan baru, Lukman Edy dan Karding juga tidak masuk dalam jajaran. Momen ini menjadi kegaduhan. Bukan hanya dua nama itu. Sederet nama juga tidak dimasukkan Cak Imin. Salah satunya mantan Wakil Sekjen Bidang Kaderisasi, Ali Anshori.

Ali mengaku, tanpa undangan mustahil kader partai bisa masuk menembus pengamanan berlapis lantaran acara dihadiri Presiden Jokowi. "Logikanya kalau enggak ada undangan kan enggak bisa masuk," kata Ali kepada merdeka.com, Kamis pekan lalu di Jakarta.

Panitia penyelenggara mengaku sudah undang semua pengurus PKB. Justru terjadi sebaliknya. Menurut Ali, Cak Imin merasa para pengurus wajib datang sebagai bentuk tanggung jawab. Sehingga terjadi perbedaan pandangan terkait undangan.

Begitu juga syarat untuk masuk sebagai jajaran pengurus baru. Ali mengaku, ketum PKB meminta para pengurus lama menandatangani surat pernyataan. Informasi disebar melalui grup WhatsApp usai gelaran muktamar. Sekaligus syarat bila ingin masuk dalam jajaran pengurus baru.

Inti surat pernyataan itu adalah janji setia terhadap ketua umum partai sebagai mandataris tunggal. Sehingga 100 persen segala keputusan partai nantinya ada di tangan Cak Imin. Termasuk berhak menentukan siapa saja pengurus yang masuk.

Ali sempat mengisi surat pernyataan. Meski tidak hadir saat Muktamar di Bali, keinginan jadi pengurus DPP tetap sama. Dia masih ingin berbakti kepada partai sebagai pengurus. Namun, hasilnya Cak Imin tidak memilih dia lagi.

Memang banyak kemungkinan yang membuat dirinya tak lagi jadi pengurus. Salah satunya dianggap punya kedekatan dengan Karding cs. Sehingga pencopotan dia dari jabatan wakil sekjen tidak terkonfirmasi lebih dulu.

"Mungkin saya dianggap dekat dengan Pak Karding," ungkap dia.

Karding menolak berkomentar mengenai pergantian posisinya di partai. Termasuk kisruh di internal partai. Sebagai anggota DPR terpilih dari PKB untuk periode 2019-2024, dia menyerahkan masalah ditangani koleganya, Lukman Edy

Penolakan PKB kepada kubu Karding untuk bergabung dengan kepengurusan baru memang dirasakan betul Lukman Edy. Dengan cap itu menyebabkan banyak kader terpental sebagai pengurus baru. Padahal banyak nama pengurus baru itu justru tidak mengisi surat pernyataan.

Mantan sekjen PKB ini menyebut, surat pernyataan beredar di internal PKB dua hari menjelang pengumuman. Baginya surat itu hanya formalitas. Dikarenakan terdapat dua ketua DPP lama dan dua wakil sekjen lama, sudah mengisi malah dicoret. Mereka adalah, Anton Doni, Jon Ramadhan, dan Ali Anshori.

Bagi nama yang dicoret, kata Lukman, alasannya bukan hanya dicap dekat dengan Karding.

"Sebagian ada yang karena selama ini suka mengkritik secara internal, memang ada juga karena kedekatan dengan Pak Karding," ujar Lukman.

Lukman dan Karding tidak masuk dalam struktur pengurus DPP PKB periode 2019-2024. Mereka merasa tidak cocok dengan konsep PKB setelah Muktamar 2019. Mantan Sekjen PKB itu menegaskan posisinya sebagai oposisi di internal guna mengkritik partai dari luar struktur.

Kabar di internal PKB memang santer bahwa Lukman Edy dan Karding tak diundang lantaran Cak Imin ingin mulus dipilih secara aklamasi. Sehingga beberapa orang dicap kubu Karding tidak akan masuk dalam struktur organisasi baru. Termasuk kubu keluarga Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, sebagai pendiri partai juga tidak diundang.

Gelagat ini sudah terbaca jauh hari. Diawali dengan reposisi Karding selaku sekjen menjadi ketua DPP tanpa pemberitahuan. Kursi kosong sekjen kemudian diisi Hanif Dhakiri sambil bertugas sebagai menteri ketenagakerjaan.

Nama Karding kemudian dikirim sebagai perwakilan PKB di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma`ruf Amin. Kondisi ini dirasa ingin menutup eksistensi Karding dan kelompoknya dari urusan partai.

Selama menjabat ketua umum PKB, Cak Imin sering mengganti orang di posisi sekjen. Mulai dari Lukman Edy dicopot pada tahun 2009. Kemudian Imam Nahrawi pada tahun 2014 dengan alasan terpilih jadi menteri pemuda dan olahraga. Terakhir, pada tahun 2018 nama Karding dicopot.

Ikut Aturan

Posisi sekjen memang strategis. Utamanya di internal partai karena salah satu tugasnya memantau kinerja organisasi. Sekjen juga memiliki ruang gerak bebas hingga dikenal sampai kader akar rumput di daerah.

Bila pengampu jabatan ini bekerja dengan baik, posisi ini tentu menjadi ancaman bagi posisi ketua umum. Kondisi ini akhirnya membuat Cak Imin berencana menghilangkan posisi sekjen di partainya. Sehingga posisi sebagai pimpinan partai tidak terancam di masa depan.

Kondisi ini disinyalir kuat sebagai salah satu pemicu muncul wacana penghapusan jabatan sekjen. Tujuannya menutup keran posisi strategis yang mampu mengalahkan eksistensi ketua umum. Sampai akhirnya jabatan sekjen direncanakan diganti menjadi Direktur Eksekutif.

Perubahan nama jabatan itu membuat tugas dan wewenang baru. Dengan tugas fokus mengatur politik internal. Sementara urusan eksternal dipusatkan kepada ketua umum yang dibantu para wakil ketua umum.

Ali menyebut, penunjukan posisi sekjen di PKB harus mengikuti kehendak ketua umum. Dengan kriteria, jangan sampai orang di posisi tersebut terlihat lebih bagus dibanding atasannya. Bahkan dikurangi porsi kerjanya.

"Kira-kira Sekjen ke depan itu yang dikehendaki hanya bagian ikut tanda tangan saja. Jangan sampai punya prestasi. Makanya wacana sekjen dihapus agar tidak punya peran (lebih bagus) itu," ujar Ali.

Kondisi gaduh internal PKB memang jadi perhatian pengurus baru. Sayangnya, Wakil Ketua Umum PKB Ida Fauziah enggan menanggapi lebih jauh tuduhan terkait wacana penghapusan jabatan sekjen.

Mantan calon wakil gubernur Jawa Tengah itu, merasa wacana apapun yang berkembang jadi bagian dari dinamika politik. Lagi pula pada akhirnya rencana itu batal karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam aturan itu menjelaskan bahwa jabatan sekjen harus ada dalam kepengurusan partai. Kemudian Cak Imin memercayakan Sekjen PKB kepada Hasanudin Wahid, seorang kader muda PKB.

"Pada akhirnya kita tetap ikut pada aturan undang-undang partai politik dan undang-undang Pemilu," kata Ida kepada redaksi, Sabtu pekan lalu.

Adapun kelakuan kurang bijak Cak Imin lainnya, yakni dikenal jarang kompromi dan mengambil keputusan sendiri. Adanya rapat pleno hanya untuk melegitimasi keputusan dan ide sang ketum.

Bagi Ali, pola kerja diterapkan Cak Imin tidak sebaik era PKB dipimpin Gus Dur. Misalnya, untuk sidang pleno. Ketika itu menggelar hampir ada tiap pekan antara pengurus dengan ketum.

Selama ini justru Cak Imin kerap mengadakan rapat tertutup dengan bidang yang berkepentingan. Sehingga pengurus antar bidang tidak saling mengetahui progres program kerja. Bahkan banyak keputusan datang tiba-tiba. "Rapat pleno rutin enggak ada. Rapatnya terbatas," Ali mengungkapkan.

Ida Fauziah menyebut posisi mandataris tunggal disematkan kepada Cak Imin tidak diartikan sebagai wewenang penuh. Pandangan pengurus baru melihat sosok Cak Imin justru berpikir ke depan. Hingga seluruh waktu sang ketua umum difokuskan hanya untuk memikirkan PKB.

Dengan sejumlah latar belakang ini, menurut Ida, wajar bila akhirnya Cak Imin terpilih lagi secara aklamasi. Bahkan disetujui 34 DPW PKB ketika di Bali. "Beliau ini mewakafkan waktunya untuk PKB," ujar Ida menjelaskan.

Di awal kepengurusan baru, telah disepakati tiga visi baru PKB. Di antaranya, pendidikan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan koperasi, dan terakhir pengembangan dakwah, sosial dan budaya. Tiga isu ini ke depan jadi konsentrasi PKB dengan kemampuan sumber daya dimiliki partai.

Waketum PKB lainnya, Jazilul Fawaid, menyebut semua pengurus PKB tingkat daerah merasa puas dengan kinerja Cak Imin. Bisa dilihat dari perolehan suara PKB di DPR. Jumlah kursi meningkat dari semula 47 kursi menjadi 68 kursi. Meski belum sampai target 77 kursi.

Dengan kondisi itu, Cak Imin menginginkan pada periode ketiga di PKB untuk mengesampingkan permasalahan yang mengganggu soliditas partai. Apalagi menargetkan di Pemilu 2024 nanti bisa mencapai 100 kursi parlemen.

"Kita mengesampingkan pikiran-pikiran negatif, menjauhkan dari cara-cara yang tidak solid," kata Jazilul. "Intinya PKB mengalami progres peningkatan yang signifikan," dia menambahkan.

Sementara Cak Imin menolak mengomentari konflik internal partai. Ketua umum PKB itu hanya tertawa ketika dikonfirmasi terkait segala tudingan kepada dirinya.