Sejak Tendang Gus Dur, Perangai Otoriter Cak Imin Sudah Tampak

Jakarta, law-justice.co - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendepak kader unggulan PKB dengan menunjuk orang yang belum jelas kontribusinya untuk menjadi Sekretaris Jenderal partai.

Sejak itu, Cak Imin dianggap sebagai sosok yang otoriter dengan tidak memasukkan nama Lukman Edy dan Abdul Kadir Karding dalam kepengurusan partai 2019-2024.

Baca juga : Diungkap Mahfudz Siddiq, Gelora Tegas Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo

Melansir dari RMOL.id, Cak Imin malah menunjuk politikus muda Sekretaris Umum Pagar Nusa, M. Hasanuddin Wahid, untuk jabatan strategis Sekjen.

Lukman dan Karding yang sama-sama pernah menjabat Sekjen diklaim DPP PKB memang tidak bersedia untuk dimasukkan ke dalam struktur DPP PKB.

Baca juga : Kejagung-KPK Didesak Usut Rumor Korupsi Rafael Alun Rp3.000 Triliun

Lukman, kepada media massa, mengakui tidak ada kecocokan dengan program partai lima tahun ke depan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, berpendapat bahwa Cak Imin tengah menampakkan wajah otoriter di tubuh PKB.

Baca juga : Anies Mau Terima Tawaran Menteri Jika Dibolehkan Lakukan Hal-hal Ini

Lukman dan Karding adalah dua kader unggulan. Memilih orang yang belum terlihat kontribusinya untuk PKB sebagai Sekjen, patut dipertanyakan.

Kondisi ini memperkuat bahwa Cak Imin bukan tokoh yang bisa menerima keterbukaan. Wajah otoriter Cak Imin sudah tampak sejak Gus Dur dihapus dari jajaran elite PKB,” ungkap Dedi, Rabu (28/8/2019).

Perpecahan Cak Imin dengan Karding dan Lukman akibat urusan personal. Cak Imin menilai Karding dan Lukman tidak loyal kepada dirinya sebagai pimpinan.

"Ini erat kaitan dengan konflik personal Cak Imin. Lukman dan Karding dianggap kehilangan loyalitas kepada Cak Imin. Itulah sebabnya dikondisikan sejak muktamar agar kedua tokoh ini ditiadakan,” ujarnya.

Ia yakin, Cak Imin sedang memanfaatkan momentum "menghilangkan" dua tokoh yang berseberangan dari kepengurusan.