Moeldoko: Buang ke Laut TNI yang Terpapar Paham Radikal

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Foto: Kompas)

Jakarta, law-justice.co - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi data Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang menyebutkan ada sebesar 3 persen personel TNI yang memiliki paham radikal. Menurutnya prajurit TNI yang terpapar radikalisme ini perlu perlakuan khusus, bila tidak bisa diperbaiki, menurutnya `dibuang ke laut` saja.

Moeldoko mengatakan para prajurit TNI pada dasarnya punya ketegasan dan tak mentolerir paham lain di luar Pancasila dan NKRI. Para prajurit yang terpapar sebetulnya bisa dibina kembali untuk kembali pada Pancasila dan NKRI.

"Tapi pada dasarnya di TNI tegas, kalau indikasinya sudah tidak bisa diperbaiki ya (dipecat), buang ke laut. Kan begitu," kata Moeldoko di Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Moeldoko menyadari 3 persen anggota TNI dari total prajurit aktif merupakan jumlah yang besar. Ia pun mengingatkan bahwa terdapat sumpah prajurit yang harus dijunjung tinggi para tentara.

"Iya cukup banyak (tiga persen), makanya kami ingin tahu apa (sebabnya)," ujarnya.

Pensiunan jenderal bintang empat itu mengaku akan berkomunikasi dengan Ryamizard untuk memastikan data yang mengungkap tiga persen anggota TNI terpapar radikalisme. Ia ingin memastikan data yang disampaikan Ryamizard.

"Saya akan konfirmasi dulu kepada beliau [Ryamizard] dasarnya apa, riset atau survei dari mana biar clear nantinya seperti apa," tuturnya seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Sebelumnya, Ryamizard menuturkan ada sekitar 3 persen anggota TNI yang sudah terpapar paham radikalisme. Ia berharap kehadiran para purnawirawan TNI dapat membantu mengurangi atau bahkan mengentaskan hal yang dianggapnya berbahaya itu.

"Dan kurang lebih tiga persen, kurang lebih tiga persen, ada TNI yang terpengaruh radikalisme," ujar Ryamizard, Rabu (19/6/2019).

Data ini menambah daftar pihak-pihak yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan khilafah. Ryamizard memaparkan, sebanyak 23,4 persen mahasiswa setuju dengan negara Islam/khilafah, lalu ada 23,3 persen pelajar SMA.

"[Ada] 18,1 persen pegawai swasta menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, kemudian 19,4 persen PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, dan 19,1 persen pegawai BUMN tidak setuju dengan Pancasila," ujarnya.