Jakarta, law-justice.co - Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan bahwa kegaduhan yang terjadi pada pilpres saat ini sudah bukan lagi masalah Prabowo atau Jokowi. Sesungguhnya, masalah yang terjadi saat ini adalah menyelamatkan demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Jumhur Hidayat menyoroi kabar bahwa Luhut Binsar Panjaitan akan menemui Prabowo. Menurutnya, rencana pertemuanitu sebaiknya ditunda.
“Terkait dengan kabar ini, saya meminta agar Prabowo menunda pertemuan itu. Sampai ada pengakuan telah terjadi banyak kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2019 ini,” kata Jumhur Hidayat, Sabtu (20/4), seperti dikutip Suara Merdeka.
Baginya, pemilu kali ini bukan lagi masalah Prabowo dan Jokowi atau soal BPN dan TKN. Tapi ini sudah menjadi ancaman terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat. Ini akan memunculkan perlawanan rakyat atau civil society terhadap para pembajak demokrasi.
Ia menegaskan bahwa saat ini rakyat tidak bisa dengan mudah dibodohi atau ditipu. Zaman sudah berubah.
“Sekecil apapun kejahatan terhadap suara rakyat dengan mudah kita ketahui. Karena itu maka insyaflah, rakyat tidak akan tinggal diam,” tutupnya.