PKS Sambut Positif Petisi Transparansi Pendidikan Anggota Dewan

[INTRO]

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menyambut positif petisi publik di platform Change.org yang mendesak transparansi latar belakang pendidikan anggota DPR. Menurutnya, verifikasi administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum cukup untuk membangun kepercayaan masyarakat tanpa keterbukaan informasi kepada publik.

Fikri menilai, verifikasi faktual yang dilakukan KPU terhadap calon anggota legislatif saat pendaftaran memang telah memenuhi ketentuan hukum dan administratif. Namun, di tengah tuntutan keterbukaan informasi, setiap anggota dewan perlu secara proaktif memublikasikan rekam jejak pendidikan, pengalaman organisasi, dan kompetensinya.

“Ketika rekam jejak pendidikan, pengalaman organisasi, dan kompetensi seorang calon atau anggota dewan dibuka secara transparan kepada publik, masyarakat bisa menilai secara objektif. Ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban moral bagi kami untuk membuktikan bahwa latar belakang apa pun yang kami miliki, kinerjanya di parlemen tetap terukur dan berpihak pada rakyat,” kata Fikri dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes itu menilai kritik serta masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan lembaga perwakilan.

Berbekal pengalaman di DPRD kabupaten, DPRD provinsi, hingga DPR RI, Fikri berpandangan bahwa kapasitas keilmuan tetap menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

“Saya melihat petisi ini mencerminkan harapan tinggi masyarakat agar kinerja legislasi kita semakin tajam, berbasis riset, dan menjawab persoalan rakyat secara substansial,” ujarnya.

Terkait perbincangan di media sosial mengenai anggota DPR lulusan SMA yang turut menyusun undang-undang, Fikri mengajak masyarakat melihat persoalan tersebut secara proporsional, terutama dari aspek keterwakilan politik dan mekanisme kerja kelembagaan.

Ia menjelaskan, konstitusi dan undang-undang pemilu memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menjadi anggota legislatif dengan persyaratan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan bagian dari prinsip keterwakilan yang memungkinkan parlemen diisi berbagai latar belakang masyarakat, mulai dari akademisi, pengusaha, aktivis, hingga tokoh masyarakat yang memahami persoalan di tingkat akar rumput.

Di sisi lain, Fikri menegaskan bahwa proses penyusunan undang-undang bukan pekerjaan individual seorang anggota DPR, melainkan hasil kerja kolektif-kolegial yang melibatkan berbagai unsur pendukung.

Ia menyebut DPR memiliki Badan Keahlian (BK) yang didukung tenaga ahli, perancang undang-undang, dan peneliti dengan latar belakang pendidikan magister hingga doktor. Selain itu, pembahasan setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) juga melibatkan akademisi, pakar, serta organisasi masyarakat sipil melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

“Jadi, pengalaman lapangan dari anggota dewan dipadukan dengan kajian akademis dari para ahli,” jelasnya.

Fikri menambahkan, peningkatan kapasitas anggota legislatif juga dilakukan melalui pembekalan dan pendidikan politik secara berkala. Partai politik, kata dia, rutin menyelenggarakan sekolah partai dan bimbingan teknis (bimtek) yang mencakup ideologi, fungsi pengawasan, penganggaran, hingga legislasi.

Sementara itu, DPR mewajibkan anggota baru mengikuti orientasi dan pemantapan nilai kebangsaan bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Pembekalan tersebut dilengkapi diskusi bersama pakar serta bimtek berkala yang diselenggarakan Badan Keahlian DPR dan fraksi untuk memperdalam isu teknis dalam pembahasan undang-undang.