Triliunan Duit Rakyat Tanpa Audit di Ruang Abu-abu Intelejen

Penyadapan Intai Ruang Sipil, Bongkar Mafia Pengadaan Alat Sadap

[INTRO]

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara membuka kembali persoalan serius mengenai pengawasan penggunaan teknologi penyadapan di Indonesia. Kasus yang menyeret sejumlah personel kepolisian tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran privasi, tetapi juga memperlihatkan urgensi pengaturan kewenangan penyadapan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap teknologi pengawasan.

Teknologi spyware dengan kemampuan menembus ponsel, melacak lokasi, dan mengakses komunikasi telah masuk dalam jaringan perdagangan surveillance di Indonesia. Di balik sistem pengawasan digital itu, terdapat vendor internasional, perusahaan perantara di Singapura, serta pengadaan oleh institusi negara yang memunculkan pertanyaan tentang transparansi, legalitas, dan perlindungan masyarakat sipil.

Di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin canggih, perangkat penyadapan dapat menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional. Namun, tanpa regulasi yang komprehensif, kewenangan tersebut berpotensi berubah menjadi alat pengawasan ilegal yang mengancam hak konstitusional masyarakat, termasuk pejabat negara.

Dalam perkara yang tengah ditangani Bareskrim Polri, sistem Lawful Interception Management System (LIMS) disebut digunakan oleh para tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal. Sistem tersebut merupakan perangkat penyadapan yang dimiliki Polri, tetapi diduga disalahgunakan untuk memantau komunikasi Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.

Perkembangan penyidikan juga memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan teknologi pengawasan digital lainnya, termasuk PenLink`s X dan dugaan keterkaitan spyware Pegasus. Meski demikian, belum terdapat penjelasan resmi yang memastikan penggunaan Pegasus dalam perkara tersebut. Polri sejauh ini menyebut LIMS sebagai teknologi yang digunakan para tersangka.

Bareskrim Polri sendiri masih mendalami dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara tersebut. Hingga Kamis (19/11/2026), penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) telah memeriksa 59 saksi sejak laporan polisi diterbitkan pada 11 November 2026. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan pemeriksaan dilakukan secara maraton selama sepekan untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan mendalami keterlibatan pihak-pihak terkait. "Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi," kata Susatyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).

Ia menjelaskan, pemeriksaan juga mencakup para tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Penyidik turut meminta keterangan sejumlah pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan dugaan makar tersebut. "Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang berpotensial berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka," ujarnya.

Selain memeriksa saksi, penyidik telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi untuk mencari dokumen dan mengamankan barang bukti. Penyidikan difokuskan pada tiga tahapan perbuatan, yakni persiapan, pemufakatan, dan permulaan pelaksanaan. "Tiga hal ini yang menjadi fokus kami mengumpulkan barang bukti," ungkap Susatyo.

Ketika kasus penyadapan Presiden Prabowo terbongkar, perdebatan tidak semata soal siapa tokoh politik yang menjadi target. Pertanyaan besarnya adalah apakah otoritas benar-benar menggunakan sistem intersep legal (LIMS) atau diam-diam telah mengoperasikan spyware destruktif bernama Pegasus yang dikategorikan sebagai alat sadap ilegal (unlawful).

Isu bahwa Polri menggunakan Pegasus sempat dipertanyakan sejumlah pihak sejak 2023. Polri tidak menyebutkan bahwa telah membeli alat ini seperti yang ditengarai sejumlah organisasi independen. Dalam pernyataan resminya tentang kasus penyadapan sejumlah tokoh Indonesia termasuk Presiden Prabowo, Polri menyebutkan bahwa para tersangka menggunakan teknologi LIMS, yaitu sistem penyadapan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perangkat LIMS yang digunakan para tersangka memang milik Polri dan disalahgunakan untuk menyadap orang nomor satu di Indonesia. Pernyataan Polri sejauh ini selalu selaras dalam semua keterangannya, namun kecurigaan terhadap adanya Pegasus tidak bisa begitu saja diabaikan. Lebih lanjut, Polri belum memberi penjelasan lebih lanjut terkait soal alat sadap yang digunakan oleh Listyo Sigit Prabowo dan tiga polisi lainnya ketika menyadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.

Alat Sadap di Ruang Abu-abu

Perdagangan teknologi penyadapan di Indonesia menelusuri rantai panjang dari vendor spyware internasional, broker lintas negara, hingga institusi pemerintah. Investigasi Amnesty International bertajuk A Web Of Surveillance: Unravelling A Murky Network Of Spyware And  Surveillance Exports To  Indonesia mengungkap pengiriman perangkat surveillance yang dikaitkan dengan Polri dan BSSN, sementara data tender menunjukkan pengadaan sistem penetrasi ponsel bernilai ratusan miliar rupiah.

Jejaring tersebut melibatkan sejumlah perusahaan teknologi pengawasan internasional, antara lain NSO Group, Intellexa, Candiru, Wintego, dan FinFisher. Produk yang dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan itu memiliki kemampuan berbeda, mulai dari menembus perangkat seluler, mengakses data komunikasi, memantau lokasi, hingga mengumpulkan informasi digital secara tersembunyi. Distribusinya diduga tidak selalu berlangsung langsung dari produsen kepada institusi negara, tetapi melalui perusahaan perantara dan reseller lintas negara.

Salah satu pengadaan yang menjadi sorotan adalah tender sistem zero-click intrusion pada 2017 dan 2018 melalui PT Radika Karya Utama. Data tender mencatat nilai pengadaan masing-masing sekitar Rp98,9 miliar dan Rp149,8 miliar. Sistem tersebut dikaitkan dengan kemampuan penetrasi perangkat tanpa interaksi pengguna. IndonesiaLeaks menghubungkan pengadaan itu dengan Pegasus milik NSO Group, tetapi identitas produk tersebut belum dikonfirmasi secara independen oleh Amnesty International.

Infografis. (Gemini Notebook)

Laporan Amnesty International juga mengidentifikasi pengiriman sistem cyber intelligence infiltration and exfiltration melalui Heha Pte Ltd kepada Polri pada 2020–2021. Nilai pengiriman dalam catatan perdagangan mencapai sekitar US$33,1 juta. Berdasarkan korelasi spesifikasi hardware, catatan perdagangan, dan dokumen teknis, Amnesty mengaitkan sistem tersebut dengan Candiru, perusahaan teknologi spyware. Temuan ini memperkuat indikasi masuknya teknologi penetrasi digital melalui jaringan perdagangan internasional, meskipun dokumen pengiriman tidak dengan sendirinya membuktikan bagaimana perangkat digunakan dalam operasi.

Jejak lain mengarah kepada Wintego melalui pengiriman WINT System Advanced dari ESW Systems Pte Ltd kepada Polri pada September 2019, dengan nilai sekitar US$5,59 juta. Pada Maret 2019, catatan perdagangan juga menunjukkan pengiriman Android one-click installation module melalui White Global Holdings Pte Ltd kepada BSSN. Namun, identitas vendor asli dan jenis spyware dalam pengiriman tersebut belum dapat dipastikan secara independen.

Selain spyware yang menyusup ke perangkat, Indonesia juga memiliki jejak pengadaan dan infrastruktur teknologi intersepsi jaringan, pelacakan lokasi, serta perangkat intelijen komunikasi. Teknologi seperti Circles, IMSI catcher, lawful interception management system (LIMS), dan perangkat ekstraksi forensik memiliki fungsi berbeda, tetapi dapat memperluas kemampuan pemantauan komunikasi dan aktivitas digital. Penggabungan teknologi tersebut berpotensi membentuk sistem pengawasan yang lebih luas ketika digunakan tanpa kontrol dan pembatasan yang memadai.

Skala belanja teknologi pengawasan turut menambah persoalan transparansi. Riset ELSAM dan Seknas FITRA menyebut pengadaan surveillance oleh Polri, Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Agung, dan BSSN mencapai Rp36,1 triliun pada periode 2018–2024. Angka itu mencakup beragam teknologi pengawasan, bukan semata pembelian spyware. Sementara itu, pengadaan perangkat intelijen tertentu dapat berlangsung melalui mekanisme khusus atau rahasia, sehingga informasi mengenai vendor, spesifikasi, nilai kontrak, dan pengguna akhir tidak seluruhnya tersedia bagi publik.

Persoalan yang mengemuka bukan hanya keberadaan teknologi penyadapan, melainkan transparansi pengadaan, identitas pemilik manfaat perusahaan perantara, dasar hukum operasi, mekanisme otorisasi target, dan pengawasan terhadap data yang diperoleh. Pengadaan yang sah tidak otomatis menjadikan setiap penggunaan perangkat legal. Penyadapan tanpa kewenangan, melampaui tujuan yang dibenarkan, atau digunakan untuk kepentingan politik dan pribadi dapat berujung pada pelanggaran hukum serta hak privasi warga.

Penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Trend Asia sepanjang 2013-2026 mencatat sedikitnya 376 paket pengadaan teknologi pengawasan (surveillance) oleh Polri dengan total nilai kontrak Rp35,9 triliun yang bersumber dari uang publik, mencakup pembelian perangkat, pengembangan sistem, hingga pemeliharaan. Manajer Riset Trend Asia Zakki Amali menilai persoalan paling mencolok dari belanja triliunan rupiah itu terletak pada penyimpangan di tahap pemakaiannya. “Yang janggal sebetulnya pada level tataran hilirnya, yaitu pada level penggunaan, etika, dan implementasinya,” kata Zakki saat dihubungi Jumat (20/11/2026).

Data pengadaan tersebut memperlihatkan Polri membeli sejumlah perangkat yang diduga kuat mampu menyadap komunikasi, seperti Active Interception and Monitoring, Cellular Interceptor, dan Radio Monitoring Intercept, serta Zero Click Intrusion System yang dapat menyusup ke perangkat elektronik tanpa interaksi pengguna. Kepolisian juga membeli teknologi pelacakan dan identifikasi ponsel macam IMSI Catcher dan Direction Finder, perangkat pengawasan tersembunyi Covert Audio Video Surveillance Equipment, hingga alat forensik digital seperti Cellebrite UFED pengekstrak data elektronik.

Manajer Riset Trend Asia Zakki Amali. (Trendasia)

Di luar catatan itu, penelusuran Trend Asia atas data perdagangan turut menemukan sedikitnya sembilan paket pembelian sistem penyadapan dan pusat pemantauan termasuk lawful interception oleh aparat penegak hukum dan intelijen sepanjang 2020-2025 senilai USD 219,6 juta atau sekitar Rp3,4 triliun.

Sistem Lawful Interception atau Lawful Interception Management System (LIMS) yang memungkinkan penyadapan komunikasi lewat jaringan operator seluler sekaligus perekaman dan analisis di pusat pemantauan itu diduga digunakan dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo serta sejumlah pihak lain.

Peralatan surveilans tersebut ditelusuri dikirim melalui perusahaan perantara di Singapura, Hongaria, dan Australia dengan sebagian teknologi diduga berasal dari Jerman serta Uni Emirat Arab. Data perdagangan juga mengindikasikan pembelian perangkat penyadapan telepon seluler lain berteknologi berbeda dari perusahaan yang terdaftar di Israel senilai USD 67,8 juta atau hampir Rp1 triliun sepanjang 2020-2021.

Keterbukaan mengenai asal-usul serta pola pengadaan barang sensitif tersebut mendesak dijawab karena seluruh pembelanjaannya bersumber dari anggaran resmi negara, baik melalui tender maupun pengadaan langsung sesuai kriteria tertentu. Zakki menegaskan uang rakyat yang dialokasikan untuk menjalankan pemerintahan di bidang hukum dan politik tidak boleh terlepas dari pengawasan publik. “Pengadaan di procurement memang dibeli dari dana publik, uang pajak masyarakat, sehingga masyarakat harus tahu apakah sesuai tujuan atau terjadi penyalahgunaan yang menuntut penegakan hukum,” ujarnya.

Advokat sekaligus aktivis hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar menduga perangkat penyadapan tersebut tidak tercatat dalam administrasi BPK. Ia juga menduga pengadaan perangkat dilakukan melalui patungan sejumlah pihak yang memiliki kepentingan politik dan bisnis, bukan sekadar sumbangan biasa. Haris turut menyoroti dugaan hubungan antara oknum pejabat tinggi Bareskrim pada periode kepemimpinan sebelumnya dengan kelompok usaha tertentu.

Ia menilai dugaan hubungan tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui kemungkinan adanya upaya melindungi kepentingan bisnis atau menyingkirkan pihak-pihak yang kritis. "Jadi kalau misalnya satu alat itu harganya Rp1 triliun, buat pebisnis-pebisnis besar itu ini mah enggak mahal," kata Haris, sebagaimana dikutip Metrotv.

Penyimpangan Terencana

Terungkapnya dugaan penyadapan ilegal oleh sejumlah personel perwira Polri terhadap pejabat negara, masyarakat sipil, dan jurnalis memperlihatkan persoalan serius mengenai pengawasan kewenangan penyadapan di Indonesia. Berdasarkan keterangan Bareskrim, penyadapan tersebut dilakukan tanpa verifikasi dan tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, sehingga kasus ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran individu melainkan kegagalan tata kelola serta pengawasan di tubuh Polri.

Selama ini lemahnya mekanisme checks and balances membuat pengawasan hanya bertumpu pada jalur internal dengan dalih keamanan nasional, kepentingan negara, maupun kerahasiaan operasi yang membatasi kontrol independen dari luar untuk memastikan kepatuhan hukum (lawful) serta pertanggungjawabannya (accountability).

Akuntabilitas penggunaan teknologi penyadapan itu sejatinya bertumpu pada dua aspek, yakni pertanggungjawaban pemakaian sistem agar terbatas bagi penegakan hukum tanpa disalahgunakan untuk kepentingan politik, serta pengawasan ketat atas hasil sadapan berupa data sensitif dari akses, penyimpanan, hingga penyebaran oleh pihak tak berwenang ataupun demi kepentingan pribadi.

Ironisnya, dugaan penyadapan ilegal memakai teknologi berbiaya uang pajak ini baru mendapat perhatian serius setelah Presiden serta aktor politik dan pejabat negara menjadi sasaran, sehingga memunculkan pertanyaan mendasar apakah penyalahgunaan serupa akan diusut apabila korbannya hanya masyarakat sipil dan jurnalis.

Penyadapan pun rentan menjadi pintu masuk bagi serangan digital lain seperti doxing dan peretasan guna membungkam kritik, seiring catatan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) tentang 29 kasus serangan digital terhadap jurnalis sepanjang 2025 yang merupakan angka tertinggi dalam 12 tahun terakhir. Karena berbagai kasus serangan digital terhadap aktivis dan jurnalis kerap membentur tembok impunitas sementara institusi pengusutnya justru menguasai teknologi penyadapan, keterlibatan aparat dalam serangan digital terhadap warga sipil harus diperiksa secara independen.

Untuk menutup celah pengawasan internal yang rapuh itu, pemakaian teknologi penyadapan wajib tunduk pada mekanisme audit dan keterbukaan agar dapat dipantau lewat laporan penggunaan dana publik, bukan hanya oleh DPR RI melainkan masyarakat secara umum. Zakki mengingatkan bahwa teknologi yang bersifat lawful mesti dijalankan secara objektif dalam kerangka hak asasi manusia serta kaidah hukum yang ketat. “Pengadaan ini bukan pengadaan rahasia dan harus jelas parameternya untuk mencegah kejahatan apa, karena alat extraordinary bukan alat biasa sehingga harus dipakai untuk kasus extraordinary seperti korupsi, narkoba, dan terorisme,” tegas Zakki.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin. (Detik)

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin menilai semakin mudahnya akses terhadap perangkat penyadapan harus diikuti pembatasan kepemilikan dan penggunaan secara tegas. Menurut politikus PDI Perjuangan itu, tidak semua lembaga, organisasi, maupun perorangan dapat memiliki dan mengoperasikan perangkat penyadapan.

Kewenangan tersebut harus dibatasi hanya kepada institusi yang memiliki mandat hukum. "Harus ada aturan yang jelas mengenai lembaga mana saja yang boleh memiliki dan menggunakan alat penyadapan. Organisasi maupun perorangan yang tidak memiliki kewenangan harus dilarang memiliki atau menggunakannya," ujar TB Hasanuddin, Jumat (20/11/2026).

Ia menilai pengaturan tersebut perlu menjadi bagian penting dalam pembentukan undang-undang khusus penyadapan. Sebab, ketentuan mengenai penyadapan selama ini masih tersebar dalam sejumlah undang-undang dengan mekanisme dan batas kewenangan yang berbeda. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan celah pengawasan, terutama ketika teknologi penyadapan semakin mudah diperoleh dan digunakan.

Padahal, dampak penyadapan tidak hanya menyentuh ranah privasi, tetapi juga dapat bersinggungan dengan kepentingan politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. "Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif," tegasnya.

TB Hasanuddin mendorong agar regulasi tersebut mengatur secara terperinci lembaga yang berwenang melakukan penyadapan, prosedur perizinan, batas waktu operasi, pengelolaan hasil sadapan, hingga mekanisme pengawasan dan sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan. Ia menyebut lembaga seperti Polri, TNI, BIN, KPK, BNPT, dan Kejaksaan Agung harus tunduk pada prosedur serta batas kewenangan yang jelas.

Menurutnya, pembentukan UU Penyadapan juga memiliki landasan melalui sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi serta Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. "Pemerintah dan DPR harus segera menindaklanjuti amanat tersebut dengan menyusun regulasi yang tidak hanya mengatur kewenangan penyadapan, tetapi juga perizinan, durasi operasi, pengelolaan hasil sadapan, pengawasan, serta sanksi bagi pelanggar," ucapnya.

Menambal Celah Regulasi

Kekosongan regulasi penyadapan selama hampir 16 tahun turut memperparah lemahnya control. Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan tata cara penyadapan harus diatur melalui undang-undang, tetapi aturan tersebut tidak kunjung dibentuk. Pasal 136 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang berlaku sejak Januari 2026 kembali merujuk pengaturan penyadapan pada undang-undang tersendiri yang belum tersedia, sehingga setiap lembaga menjalankan praktiknya masing-masing dengan standar, jangka waktu, serta mekanisme perpanjangan yang berbeda-beda.

Di kepolisian, tata cara penyadapan hanya bertumpu pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Polri, di mana Kabareskrim memegang kewenangan mengajukan izin dan Pusat Pemantauan bertanggung jawab kepadanya. Walaupun Pasal 6 ayat (1) dan (2) merujuk kelayakan pada Pasal 5 ayat (4) Perkap tersebut secara tegas mewajibkan izin Ketua Pengadilan Negeri sebelum operasi dimulai, keterangan Bareskrim justru mengungkap nomor telepon Presiden, pejabat negara, media, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dimasukkan ke LIMS tanpa verifikasi maupun dasar perkara.

Dugaan penyalahgunaan sepanjang 2025-2026 yang berjalan tanpa prosedur izin pengadilan dan pengawasan independen di luar rantai komando itu baru terungkap melalui laporan internal pada Oktober 2026 setelah ada perintah penghapusan data, yang sekaligus menjadi serangan terhadap demokrasi, kebebasan pers, serta hak privasi warga negara sebagaimana dijamin Pasal 28G UUD 1945.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengusulkan penguatan pengawasan eksternal terhadap penggunaan perangkat penyadapan oleh seluruh instansi pemerintah dan lembaga negara. Usulan ini mencuat setelah terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Yusril menilai pengawasan internal yang selama ini dilakukan masing-masing institusi belum cukup untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan penyadapan. Karena itu, ia mengusulkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dilibatkan sebagai lembaga pengawas eksternal bagi seluruh institusi yang memiliki perangkat penyadapan. "Setelah terjadinya peristiwa ini tentu kita harus menata ulang pengawasan terhadap penggunaan alat-alat penyadapan yang dimiliki oleh beberapa instansi pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Supaya tidak terjadi lagi penyalahgunaan atas perangkat ini," kata Yusril dalam konferensi pers di Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).

Menurut Yusril, pengawasan internal seperti yang dijalankan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri perlu ditingkatkan dan dilengkapi mekanisme pengawasan eksternal. BSSN dinilai memiliki kapasitas serta mandat yang relevan untuk mengantisipasi intersepsi dan penyalahgunaan perangkat elektronik. Ia menjelaskan BSSN merupakan pengembangan dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang sejak awal dibentuk untuk memperkuat keamanan komunikasi dan menghadapi ancaman penyalahgunaan teknologi. Yusril berharap fungsi lembaga tersebut diefektifkan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh seluruh institusi negara yang memiliki kewenangan intersepsi berdasarkan undang-undang

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Kemenkokumhamimipas)

 

Desakan serupa disampaikan Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta. Ia meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan segera dimulai tanpa menunggu munculnya kasus serupa di kemudian hari. Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah membuat aktivitas penyadapan semakin kompleks. Karena itu, pengaturannya tidak cukup hanya membatasi siapa yang boleh melakukan penyadapan, tetapi juga harus memastikan tujuan, sumber perangkat, serta penggunaan informasi yang diperoleh melalui aktivitas tersebut.

"Saya sudah pernah menyampaikan, di zaman digital yang serba canggih ini memang penting sekali kita mengaturnya. Baik mengatur siapa saja yang boleh menyadap, dalam rangka apa penyadapan dilakukan, untuk apa hasil sadapan digunakan, sampai alat yang dipakai untuk menyadap berasal dari mana," kata Nyoman, Kamis (19/11/2026).

Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti pentingnya transparansi pengadaan perangkat penyadapan oleh aparat negara. Menurutnya, seluruh perangkat yang digunakan harus diperoleh melalui mekanisme resmi dan menggunakan anggaran negara agar pengadaan, kapasitas, serta penggunaannya dapat diaudit. "Alatnya harus dari APBN sehingga bisa diaudit, baik kualitas, kapasitas, maupun penggunaannya. Dengan begitu semuanya menjadi terang dan akuntabel," tegasnya.

Nyoman menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo tidak bisa semata-mata dipandang sebagai persoalan privasi individu. Kasus tersebut menyangkut keamanan komunikasi kepala negara yang memegang kendali pemerintahan sekaligus menjadi panglima tertinggi. "Ini bukan persoalan Pak Prabowo. Persoalannya adalah kepala negara yang memegang kendali pemerintahan dan menjadi panglima tertinggi. Kalau kepala negara bisa disadap, tentu ini persoalan serius," ujarnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan praktik penyadapan tanpa batas kewenangan dapat menciptakan ketidakpastian bagi berbagai kalangan, mulai dari pejabat negara, politisi, pelaku usaha, jurnalis, hingga masyarakat umum. Tanpa kepastian hukum, masyarakat berpotensi merasa terus berada dalam pengawasan. Nyoman menyebut RUU Penyadapan telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Karena itu, ia mendesak DPR dan pemerintah segera memulai pembahasannya, setidaknya pada masa sidang berikutnya. "Menurut saya, kalau tidak dalam masa sidang ini, minimal masa sidang berikutnya sudah mulai dibahas. Yang jelas harus dibahas," desaknya.

Baginya, regulasi penyadapan harus menjadi batas yang tegas antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak privasi. Negara memang membutuhkan kewenangan untuk melakukan penyadapan dalam kondisi tertentu, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh berjalan tanpa prosedur, pengawasan, dan pertanggungjawaban. "Jangan sampai masyarakat terus hidup dalam kekhawatiran merasa disadap," imbuhnya.

Persoalan penyadapan di Indonesia bukan semata-mata soal kecanggihan teknologi, melainkan tentang siapa yang mengendalikan, siapa yang mengawasi, dan untuk kepentingan siapa alat-alat itu digunakan. Ketika vendor global, broker internasional, dan institusi negara terhubung dalam rantai pengadaan yang minim transparansi, publik berhak mengetahui apakah teknologi tersebut benar-benar digunakan untuk melindungi keamanan nasional atau justru membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Dalih kerahasiaan negara tidak boleh menjadi tameng untuk menutup potensi pelanggaran hukum dan hak konstitusional warga.

Pemerintah perlu segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan, kepemilikan, penggunaan, dan alur pembiayaan seluruh perangkat penyadapan di lembaga negara. Audit harus menelusuri kontrak, perusahaan perantara, pemilik manfaat akhir, sumber anggaran, hingga rekam penggunaan teknologi. BPK, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas independen perlu dilibatkan dengan kewenangan yang jelas. Jika ditemukan pengadaan fiktif, penyimpangan prosedur, penyadapan tanpa dasar hukum, atau penyalahgunaan kewenangan, penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Indonesia membutuhkan undang-undang penyadapan yang tegas, mekanisme otorisasi yang independen, pencatatan setiap operasi, serta pengawasan yudisial dan parlemen yang efektif. Negara memang berhak memiliki instrumen intelijen untuk menghadapi ancaman, tetapi kewenangan itu harus dibatasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa reformasi tata kelola, teknologi yang semestinya menjadi alat perlindungan negara justru berisiko berubah menjadi instrumen pengawasan terhadap rakyat.

Rohman Wibowo
Gjivary Apriman