Habib mengaku tak mempermasalahkan laporan tersebut dan menerima semua kritik dari masyarakat. Namun, pihaknya menegaskan telah melakukan yang terbaik.
"Berbagai kritikan kami terima tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," katanya lewat pesan singkat, Jumat (19/11).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu sekaligus membantah tudingan naskah RUU Perampasan Aset tak pernah disebarluaskan. Menurut dia, naskah sejak awal telah diunggah oleh Kesetjenan DPR melalui situs resmi.
Selain itu, semua proses rapat pembahasan juga digelar secara terbuka. Mulai dari rapat audiensi, rapat kerja, rapat tim sinkronisasi dan musyawarah, hingga pleno pengesahan tingkat satu.
"Kalau soal ICW enggak diundang kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber, setidaknya ada 90 pihak tetapi yang bisa terakomodir cuma 87," beber Habib.
Di sisi lain, Ketua Komisi III DPR itu menyebut ICW juga tak pernah mengajukan diri sebagai narasumber dalam rapat audiensi atau RDPU. Sehingga, dia menilai, tak adil jika pihaknya mengundang ICW sementara ada pihak lain yang mengajukan diri.
"Kalau kami mengundang mereka tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis," jelas Habib.
ICW mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokahman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait proses formil pembahasan RUU Perampasan Aset.
Aduan tersebut dilayangkan atas dugaan pelanggaran etik karena tak menyebarkan naskah RUU Perampasan Aset selama proses pembahasan. RUU Perampasan Aset baru disahkan jadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11) kemarin.
"Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada MKD atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi Ill terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya RUU Perampasan Aset," kata Kepala Divisi (Program Manager) Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim di depan kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.