KSPI Resmi Menolak UMP 2027 Jakarta Rp6,13 Juta, Ini Alasannya

- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menolak tegas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp6.136.941 per bulan.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai kenaikan sebesar 7,1 persen atau Rp407.065 dari UMP tahun ini belum mencerminkan kebutuhan hidup pekerja di Jakarta.

"Sikap KSPI dan Partai Buruh berkenaan dengan pengumuman penetapan upah minimum yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta adalah menolak tegas. Sekali lagi saya ulangi, menolak tegas," ujar Said dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/11).

Said membeberkan lima alasan yang mendasari penolakan tersebut.

Pertama, kenaikan UMP dinilai belum mampu meningkatkan daya beli buruh karena nilainya masih berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta. Kondisi itu dinilai semakin memberatkan pekerja di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan.

"Oleh karena itu, alasan yang pertama mengapa menolak pengumuman kenaikan upah minimum Provinsi DKI yang diumumkan oleh Gubernur karena nilai yang ditetapkan rendah. Tidak meningkatkan daya beli," jelas Said.

"Kenapa ukurannya rendah? Sederhana. Nilai upah minimum yang sekarang menjadi nanti Januari 2027, Rp6,136 juta, itu lebih rendah dari KHL, kebutuhan hidup layak di Jakarta," sambungnya.

Kedua, Said menilai UMP Jakarta berpotensi lebih rendah dibandingkan upah minimum di wilayah penyangga, khususnya Bekasi dan Karawang.

Berdasarkan perhitungannya, jika kenaikan upah di kedua daerah tersebut sebesar 7,1 persen, nilainya dapat mencapai sekitar Rp6,2 juta. Sementara jika kenaikannya 8 persen, upah diperkirakan mencapai Rp6,35 juta.

Ia menilai kondisi tersebut tidak masuk akal karena pekerja di Jakarta justru berpotensi menerima upah minimum lebih rendah dibandingkan pekerja di kawasan industri Bekasi dan Karawang.

"Enggak malu Gubernur Jakarta? Pabrik panci, pabrik kecap di Bekasi, Karawang, upahnya lebih tinggi dari orang bekerja di gedung-gedung mentereng itu, dari Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Standard Chartered misalnya, atau Freeport yang ada kantor pusat di Jakarta, atau perusahaan multinasional asing, masa lebih rendah dari pabrik panci yang ada di Bekasi dan Karawang. Gubernurnya pakai kaca mata kuda," beber Said.

Ketiga, Said mempersoalkan besaran kenaikan UMP yang dinilai tidak sebanding dengan biaya hidup di Jakarta.

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) serta data Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, biaya hidup di Jakarta lebih tinggi dibandingkan Hanoi di Vietnam, Bangkok di Thailand, dan Kuala Lumpur di Malaysia.

Said menghitung kenaikan UMP sebesar Rp407.065 setara dengan sekitar Rp13.500 per hari jika dibagi selama 30 hari.

Ia kemudian membandingkan tambahan penghasilan tersebut dengan biaya makan di hotel berbintang untuk menggambarkan besarnya kesenjangan antara kenaikan upah dan biaya hidup.

"Jakarta itu naik upahnya Rp13.500 per hari. Kalau di dolar, enggak sampai US$1. Makan di Grand Hyatt sekali makan US$15, bahkan mungkin US$19. Masuk akal nggak sih ini?" ujarnya.

Keempat, Said menilai pendekatan jalan tengah yang digunakan dalam penetapan UMP Jakarta 2027 tidak tepat.

Menurutnya, jalan tengah seharusnya mempertimbangkan kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan pekerja berpenghasilan menengah, bukan justru membandingkan kelompok berpenghasilan tinggi dengan pekerja berupah paling rendah.

Kelima, Said mempertanyakan penggunaan fasilitas pemerintah daerah, seperti transportasi umum, bantuan pendidikan, dan pangan bersubsidi, sebagai pertimbangan kesejahteraan buruh.

Menurut Said, keberadaan program tersebut tidak otomatis berarti seluruh pekerja dan keluarganya dapat menikmati manfaatnya.

Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi jangkauan penerima, kuota, persyaratan, serta kesesuaian fasilitas dengan kebutuhan dan aktivitas kerja buruh.

Said mencontohkan pekerja di Jakarta yang bekerja di pabrik umumnya menggunakan sepeda motor untuk berangkat kerja.

"Buruh di Jakarta itu, apa namanya, ke pabrik itu naik motor. Kalau mau, dihitungnya cicilan motor. Satu jutaan kan, yang naik Transjakarta, JakLingko itu buruh-buruh dari luar Jakarta," pungkas Said.