Alasan DPR Tak Masukkan Illicit Enrichment di UU Perampasan Aset

Jakarta, - DPR RI tidak memasukkan aturan soal peningkatan kekayaan pejabat tidak wajar (illicit enrichment) dalam Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang baru disahkan, Kamis (19/11).

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut konsep ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Namun, pihaknya memutuskan tidak memasukkan konsep illicit enrichment ini karena dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Kami hadirkan setidaknya ada 15 elemen, juga mereka menyampaikan soal illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia," kata Habib di hadapan wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/11).

Selain itu, Habib menjelaskan Komisi III DPR sebelumnya juga sudah mempelajari konsep penerapan illicit enrichment di berbagai negara.

"Kami juga melakukan perbandingan dengan apa, pakai internet ya, mempelajari praktik di negara lain," jelasnya.

Terdapat tiga negara yang menurutnya gagal menerapkan illict enrichment. Pertama, Amerika Serikat yang menganggap konsep ini bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Kedua yaitu Negara Inggris tidak menerapkan konsep ini. Terakhir, di Jerman konsep ini ditentang oleh Mahkamah Konstitusi.

Tak hanya itu, Habib menjelaskan teknis Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ini termasuk bersifat formil bukan materiil. Sehingga, tidak wajib memuat norma-norma penghukuman.

"Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman," beber Habib.

Adapun, konsep mengenai illicit enrichment sempat ditolak oleh sejumlah organisasi masyarakat, salah satunya Indonesia Corruption Watch (ICW). Mereka meminta DPR memasukkan konsep ini dalam UU Perampasan Aset.

"Perlu atau tidak, ICW menjawab Perlu. Sikap ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil sejak awal sama, perampasan kekayaan tak wajar (illicit enrichment) harus diatur dalam RUU Perampasan Aset," kata Kepala Divisi/Program Manajer Hukum dan Investigasi CW, Ibrahim saat dihubungi pada Selasa (27/10).

Berdasarkan keterangan Ibrahim, pejabat publik yang hartanya melebihi pendapatan seharusnya dan tidak bisa menjelaskan asal-usulnya patut diduga menyimpan hasil tindak pidana, misalnya suap atau gratifikasi, menjadi hal krusial dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Ibrahim mengatakan negara ini juga sudah memiliki alat untuk mengukur kekayaan pejabat yakni Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sehingga jangan sampai LHKPN hanya jadi formalitas administratif.