Perkara itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan teregistrasi dengan Nomor 432/PUU-XXIV/2026 pada Senin, 16 November 2026.
Pasal yang diuji itu berbunyi: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Dalam berkas permohonannya, pemohon menyatakan kemampuan seseorang dalam memimpin bangsa tidak semata-mata ditentukan oleh usia biologis, melainkan juga oleh kapasitas intelektual, pengalaman, integritas moral, kemampuan mengambil keputusan, serta tanggung jawab terhadap rakyat dan negara.
Menurut pemohon, pembatasan usia yang bersifat tunggal berpotensi mengesampingkan warga negara yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkontribusi dalam pemerintahan.
"Bahwa negara hukum demokratis harus memberikan kesempatan yang adil kepada setiap warga negara berdasarkan persyaratan yang objektif dan proporsional," dikutip dari berkas permohonan, Kamis (19/11)
Menurut Pemohon dalam praktik ketatanegaraan internasional terdapat negara yang memberikan kesempatan kepada warga negara berusia relatif muda untuk menduduki jabatan kepemimpinan nasional.
Pemohon menyatakan contoh pemimpin muda di negara lain dapat dijadikan bahan perbandingan dalam mengkaji hubungan antara usia, demokrasi, dan kapasitas kepemimpinan, dengan tetap memperhatikan perbedaan konstitusi dan sistem pemerintahan setiap negara.
"Bahwa Pemohon mengusulkan agar usia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dapat dipertimbangkan sebagai alternatif persyaratan, dengan penilaian terhadap kecakapan dan integritas calon," tulis pemohon.
Persyaratan tersebut sekurang-kurangnya mempertimbangkan: kejujuran dan integritas moral; amanah dan tanggung jawab terhadap rakyat; kecerdasan intelektual dan kemampuan memahami persoalan kenegaraan; kemampuan menyampaikan ide, gagasan, dan solusi bagi kepentingan bangsa.
Lalu kemampuan mengambil keputusan secara bijaksana; kemampuan memahami konstitusi, pemerintahan, dan hukum; komitmen terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Melalui petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan frasa `berusia paling rendah 40 tahun` dalam Pasal 169 huruf q UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
"Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah atau berusia paling rendah 19 tahun cakap dalam kejujuran, amanah, mampu menyampaikan ide-ide dalam sebuah gagasan dan cerdas. Yang dapat menjadi pertimbangan Presiden dalam memenuhi (pasal 46 ayat 2 UU MD3) Presiden mengusulkan Wapres sekaligus kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR."