Jakarta, - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Ryaas Rasyid mengungkapkan pernyataan tajam terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.
Dia menduga ada pihak yang lebih tinggi di atas Listyo Sigit dan memiliki pengaruh untuk memerintahkan operasi tersebut.
Ryaas secara terbuka menyebut nama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sosok yang menurut analisisnya paling mungkin memiliki pengaruh terhadap Listyo Sigit.
Dia menilai sulit dipercaya jika dugaan penyadapan tersebut merupakan tindakan Listyo seorang diri tanpa keterlibatan pihak lain.
“Pasti ada orang di atasnya. Di atasnya Listyo Sigit cuma Jokowi,” kata Ryaas Rasyid di Podcast Abraham Samad Speak Up, Rabu (18/11/2026).
Menurut Ryaas, hubungan kekuasaan dan pengaruh politik yang tersisa dari pemerintahan sebelumnya menjadi salah satu hal yang harus ditelusuri. Dia menilai hanya Jokowi yang memiliki pengaruh cukup kuat untuk menggerakkan Listyo Sigit.
“Yang bisa memerintah Listyo karena ada jasa dan sisa-sisa pengaruh, itu hanya Jokowi. Nggak mungkin orang lain. Siapa yang lain?” ujarnya.
Ryaas juga menanggapi spekulasi yang mengaitkan nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi periode sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam persoalan tersebut.
Namun, dia meragukan Luhut memiliki kekuatan yang cukup besar untuk memerintah Listyo Sigit dalam perkara ini.
“Pak Luhut tidak se-powerful itu terhadap Listyo,” tegasnya.
Lebih jauh, Ryaas mengingatkan agar penelusuran dugaan penyadapan tidak berhenti pada Listyo Sigit. Menurutnya, jika proses pengungkapan hanya menyasar mantan Kapolri tanpa mengusut kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah, hal itu justru berpotensi menghambat pencarian kebenaran.
Dia bahkan menyebut penghentian pengusutan pada Listyo Sigit sebagai bentuk pengkhianatan terhadap upaya mengungkap fakta sebenarnya.
“Berhenti pada Listyo itu adalah satu pengkhianatan terhadap usaha membuka kebenaran. Terlalu dipaksakan bahwa hanya berhenti di Listyo,” katanya.
Ryaas juga menyoroti pernyataan Kapolri Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III DPR RI yang sebelumnya menyebut Listyo Sigit sebagai end user dalam dugaan penyadapan tersebut.
Pernyataan itu, menurut Ryaas, perlu dicermati karena menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya aktor lain di balik operasi tersebut.
Dia turut menghubungkan perkembangan itu dengan pengunduran diri Gibran yang terjadi tidak berselang lama dari polemik penyadapan. Meski demikian, Ryaas menegaskan seluruh kemungkinan tersebut tetap harus ditelusuri dan dibuktikan melalui proses hukum.
“Sangat mungkin ada kaitannya. Tapi ini kan semua harus kita usut lagi,” ujarnya.
Bagi Ryaas, persoalan ini bukan hanya menyangkut mantan Kapolri, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran mengenai dugaan operasi penyadapan yang menyeret institusi negara dan lingkaran kekuasaan.
Dia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menutup perkara dengan membatasi pertanggungjawaban hanya kepada satu orang, sementara kemungkinan adanya aktor lain belum diperiksa secara terbuka.
“Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini berhak untuk mengetahui kebenaran. Jadi jangan sampai ada yang mengkhianati kebenaran,” katanya.
Ryaas juga mengingatkan bahwa publik tidak serta-merta akan menerima kesimpulan resmi apabila penjelasan yang diberikan tidak menjawab pertanyaan mendasar mengenai siapa yang memerintahkan dan untuk kepentingan siapa dugaan penyadapan itu dilakukan.
“Publik mempunyai logika sendiri, dan saya kira mereka jauh lebih pintar daripada penguasa yang ada sekarang,” pungkasnya.