Ahmad Yani, Ketua Umum DPP Partai Masyumi

Berhenti dari Jabatan Tapi Pertanggungjawaban Konstitusi Tak Berhenti

Jakarta, - Peristiwa ketatanegaraan tidak selalu selesai ketika sebuah jabatan dinyatakan kosong. Di balik perubahan status seorang pejabat negara, mungkin masih terdapat persoalan hukum yang belum memperoleh penyelesaian melalui mekanisme konstitusional.

Karena itu, ketika seorang pejabat menyatakan berhenti dari jabatannya, pertanyaan yang harus diajukan bukan hanya bagaimana mengisi kekosongan jabatan tersebut, melainkan juga apakah persoalan hukum yang mendahului pernyataan berhenti itu ikut berakhir.

Persoalan tersebut menjadi penting setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026. Pernyataan itu disampaikan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan diminta untuk ditindaklanjuti berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada saat yang hampir bersamaan, terdapat proses kelembagaan DPR yang telah berjalan. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Usul tersebut telah diterima pimpinan DPR, dibahas dalam mekanisme Badan Musyawarah, dan telah dijadwalkan untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR guna mengambil keputusan atas usul anggota DPR tersebut.

Namun, Rapat Paripurna yang telah dijadwalkan itu tidak jadi dilaksanakan. Peristiwa ini menimbulkan persoalan konstitusional yang jauh lebih mendasar daripada sekadar perubahan agenda persidangan: apakah pernyataan berhenti dari jabatan dapat menghentikan proses pertanggungjawaban konstitusional yang telah lebih dahulu diajukan oleh anggota DPR?

Menurut saya, persoalan ini tidak boleh disederhanakan dengan anggapan bahwa karena pejabat yang bersangkutan telah menyatakan berhenti, seluruh proses yang sebelumnya telah berjalan otomatis selesai. Perubahan status jabatan dan pertanggungjawaban konstitusional merupakan dua persoalan yang berbeda. Keduanya harus diperiksa menurut dasar hukum, kewenangan, dan prosedur masing-masing.

Putusan pengadilan dan persoalan syarat konstitusional

Persoalan ini berawal dari perdebatan mengenai pemenuhan syarat pendidikan calon Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan tersebut mensyaratkan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Dokumen yang menjadi pusat persoalan adalah Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019. Keabsahan surat tersebut kemudian menjadi objek sengketa tata usaha negara.

Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung menjatuhkan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam amar putusan pada pokok perkara, Mahkamah Agung **mengabulkan seluruh permohonan Penggugat, menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal, serta memerintahkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menarik Surat Keterangan Nomor 9149 tersebut.

Putusan ini penting karena yang dinyatakan tidak sah dan batal bukan sekadar dokumen pelengkap biasa. Surat tersebut merupakan dokumen administratif yang selama ini dikaitkan dengan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran ketika mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 tanggal 11 November 2026, yang menarik Surat 9149 dan menyatakan dokumen tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, akibat hukum putusan MA harus ditempatkan secara tepat. Amar putusan tersebut secara langsung menyangkut keabsahan Surat 9149 dan kewajiban Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menariknya. Putusan itu tidak secara langsung membatalkan keputusan KPU, hasil Pemilu, ataupun pelantikan Wakil Presiden. Persoalan konstitusional berikutnya adalah bagaimana akibat pembatalan dokumen tersebut harus dinilai terhadap persyaratan pencalonan yang berlaku sejak awal.

Persoalan tersebut memperoleh dimensi tambahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026. Dalam pertimbangannya, Mahkamah membahas persoalan bukti pendidikan yang diajukan dalam persidangan, termasuk tidak ditemukannya bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Akan tetapi, Mahkamah tidak menjatuhkan amar yang membatalkan pelantikan atau memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Dua putusan tersebut harus dibaca secara bersamaan, tetapi tidak boleh dicampuradukkan. Putusan MA menyangkut keabsahan keputusan administrasi berupa Surat 9149. Putusan MK memuat pertimbangan mengenai persoalan bukti pendidikan, tetapi tidak menjatuhkan amar pemberhentian Wakil Presiden.

Dengan demikian, persoalan konstitusionalnya belum dapat diselesaikan hanya dengan menyebut salah satu putusan. Hubungan antara syarat pencalonan, keabsahan dokumen administratif, dan keberlanjutan jabatan konstitusional itulah yang harus diperiksa melalui mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945.

Kronologi dan kedudukan usul HMP : proses yang telah berjalan tidak boleh dihilangkan

Untuk memahami persoalan ini secara benar, kita harus terlebih dahulu merekonstruksi proses HMP yang telah berlangsung di DPR. Sebab, urgensi persoalan bukan semata-mata terletak pada pernyataan berhenti Gibran, melainkan pada adanya proses konstitusional yang telah dimulai sebelumnya.

Pertama, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani dan mengajukan usul HMP. Usul tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR dan telah diterima melalui mekanisme kelembagaan DPR.

Kedua, usul tersebut kemudian masuk dalam proses pembahasan dan penjadwalan oleh Badan Musyawarah DPR. Hal ini merupakan tahapan penting karena Pasal 211 ayat (3) UU MD3 secara tegas memberikan kewenangan kepada Badan Musyawarah untuk membahas dan menjadwalkan Rapat Paripurna atas usul HMP.

Ketiga, agenda Rapat Paripurna telah ditetapkan untuk mengambil keputusan DPR terhadap usul anggota DPR tersebut. Dengan demikian, agenda yang telah dijadwalkan bukanlah agenda untuk langsung memberhentikan Wakil Presiden, melainkan untuk menentukan apakah usul yang diajukan anggota DPR akan memperoleh persetujuan rapat paripurna dan menjadi HMP DPR.

Keempat, Rapat Paripurna yang telah dijadwalkan tersebut tidak jadi dilaksanakan. Peristiwa ini terjadi setelah Gibran menyampaikan pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden.

Kelima, sampai pada titik pembahasan ini, tidak terdapat dasar yang menunjukkan bahwa seluruh 120 pengusul telah menarik usulnya secara tertulis. Tidak pula terdapat dasar yang menunjukkan bahwa jumlah penandatangan telah berkurang hingga di bawah batas minimum 25 anggota DPR. Dengan demikian, tidak terdapat dasar untuk menyatakan bahwa usul tersebut telah gugur menurut mekanisme UU MD3.

Rekonstruksi tersebut penting karena menunjukkan bahwa proses HMP bukan sekadar gagasan politik atau pernyataan sejumlah anggota DPR. Usul tersebut telah memasuki tahapan formal kelembagaan, telah diterima pimpinan DPR, telah melalui pembahasan dan penjadwalan oleh Badan Musyawarah, dan telah memiliki agenda Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan.

Oleh karena itu, tidak dilaksanakannya Rapat Paripurna tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai penarikan atau pengguguran usul HMP. Pembatalan atau penundaan agenda rapat merupakan satu peristiwa prosedural, sedangkan penarikan atau gugurnya usul merupakan akibat hukum yang harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sinilah letak persoalan yang harus kita tegaskan “pernyataan berhenti Gibran tidak identik dengan penarikan usul HMP oleh 120 anggota DPR.”

HMP bukan diajukan karena pernyataan berhenti

Dasar pengajuan HMP harus dibaca dari materi dan alasan yang tercantum dalam dokumen pengajuan. Menurut keterangan mengenai substansi usul tersebut, persoalan yang diajukan berkaitan dengan Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, yaitu pendapat DPR mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan demikian, HMP tersebut bukan diajukan karena Gibran menyatakan berhenti. Usul itu telah memiliki dasar persoalan hukum tersendiri yang muncul sebelumnya, terutama berkaitan dengan putusan pengadilan mengenai Surat 9149 dan persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan.

Pasal 210 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah, antara lain dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, menentukan bahwa usul HMP diajukan paling sedikit oleh 25 anggota DPR. Usul tersebut harus disertai dokumen yang memuat materi, alasan, dan bukti yang dipersyaratkan undang-undang.

Ketentuan ayat (3) menentukan bahwa usul tersebut baru menjadi HMP DPR apabila memperoleh persetujuan Rapat Paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit dua pertiga jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit dua pertiga anggota yang hadir.

Dengan demikian, terdapat perbedaan hukum antara “usul HMP anggota DPR” dan “HMP DPR sebagai keputusan kelembagaan”. Usul yang ditandatangani 120 anggota DPR belum dengan sendirinya menjadi keputusan HMP DPR. Namun, belum menjadi keputusan DPR juga tidak berarti usul tersebut tidak memiliki kedudukan atau dapat dihapus begitu saja.

Pasal 211 mengatur tahapan pengajuan, pengumuman, pembahasan, dan penjadwalan Rapat Paripurna. Ayat (3) memberikan kewenangan kepada Badan Musyawarah untuk membahas dan menjadwalkan Rapat Paripurna atas usul HMP. Ayat (4) dan ayat (5) mengatur bahwa selama usul belum disetujui Rapat Paripurna, pengusul dapat mengubah atau menarik usulnya kembali. Perubahan atau penarikan tersebut harus ditandatangani oleh seluruh pengusul, disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis, dan dibagikan kepada seluruh anggota DPR.

Ketentuan berikutnya mengatur keadaan apabila jumlah penandatangan berkurang. Apabila sebelum memasuki pembicaraan tingkat I jumlah penandatangan menjadi kurang dari 25 orang, harus dilakukan penambahan penandatangan agar jumlahnya kembali mencukupi.

Apabila terjadi pengunduran diri penandatangan sebelum atau pada saat Rapat Paripurna yang telah dijadwalkan sehingga jumlahnya tidak lagi mencukupi, ketua rapat mengumumkan keadaan tersebut dan rapat dapat ditunda atau dilanjutkan setelah jumlah pengusul mencukupi. Apabila sampai dua masa persidangan jumlah penandatangan tetap tidak terpenuhi, barulah usul tersebut menjadi gugur menurut ketentuan undang-undang.

Dengan demikian, hukum telah menentukan secara jelas keadaan yang dapat menyebabkan usul HMP gugur. Pertama, penarikan usul harus dilakukan oleh seluruh pengusul melalui prosedur tertulis sebagaimana ditentukan undang-undang.

Kedua, apabila jumlah pengusul berkurang di bawah batas minimum, harus terlebih dahulu dilaksanakan mekanisme penambahan penandatangan. Apabila sampai tenggang dua masa persidangan jumlah minimum tetap tidak terpenuhi, barulah usul dinyatakan gugur.

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana diubah dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 juga mengatur mekanisme tersebut dalam Pasal 192 dan Pasal 193.

Oleh karena itu, sepanjang tidak terdapat penarikan tertulis oleh seluruh pengusul dan tidak terdapat keadaan jumlah penandatangan yang tidak terpenuhi menurut mekanisme undang-undang, tidak ada dasar untuk menyatakan usul HMP telah gugur.

Lebih penting lagi, pernyataan berhenti yang disampaikan oleh Gibran bukanlah tindakan hukum yang dapat menggantikan penarikan usul oleh seluruh pengusul. Gibran bukan pengusul HMP. Ia merupakan pejabat yang menjadi subjek dari usul tersebut. Karena itu, ia tidak memiliki kewenangan untuk menarik atau mengakhiri usul yang diajukan oleh anggota DPR.

Di sinilah prinsip kemandirian kewenangan lembaga perwakilan harus ditegakkan. Hak anggota DPR tidak boleh kehilangan makna hanya karena pejabat yang menjadi subjek usul mengubah status jabatannya.

Pasal 7A dan Pasal 7B : batas pemberhentian dan keberlanjutan pertanggungjawaban

Persoalan ini harus diuji melalui hubungan antara Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Pasal 7A menentukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B mengatur prosedur konstitusionalnya. DPR terlebih dahulu harus menyatakan pendapat dalam Rapat Paripurna sesuai persyaratan konstitusi. Pendapat tersebut kemudian dimintakan pemeriksaan kepada Mahkamah Konstitusi. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. MPR selanjutnya mengambil keputusan dalam sidang yang memenuhi kuorum dan persyaratan suara sebagaimana ditentukan UUD 1945.

Dari konstruksi tersebut, terdapat dua hal yang harus dibedakan yaitu Pertama, kewenangan DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat dan menentukan status usul yang diajukan anggotanya. Kedua, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang harus mengikuti tahapan Pasal 7A dan Pasal 7B.

Pernyataan berhenti yang disampaikan sebelum proses tersebut selesai menimbulkan persoalan hukum baru. Pasal 7A secara eksplisit mengatur pemberhentian dalam masa jabatan. Karena itu, apabila jabatan telah kosong sebelum proses mencapai tahap akhir, tidak tepat apabila kita langsung menyimpulkan bahwa MPR masih dapat menjatuhkan keputusan pemberhentian terhadap jabatan yang telah tidak diduduki.

Namun, persoalan tersebut juga tidak boleh digunakan untuk menyatakan bahwa seluruh proses HMP otomatis hilang tanpa keputusan kelembagaan.

Menurut saya, DPR setidaknya harus memberikan kejelasan formal mengenai status usul yang telah diajukan dan diterima pimpinan DPR. DPR perlu menentukan apakah usul tersebut akan dilanjutkan sesuai tahapan yang berlaku, apakah terdapat hambatan konstitusional akibat kekosongan jabatan, atau apakah terdapat dasar hukum lain yang menyebabkan proses tidak dapat diteruskan.

Dengan kata lain, yang harus dihindari adalah keadaan ketika pernyataan sepihak seorang pejabat dianggap cukup untuk meniadakan kewenangan lembaga negara tanpa pemeriksaan terhadap prosedur dan akibat hukumnya.

Di sini perlu ditegaskan pula bahwa HMP tidak diproses oleh MPR sejak awal. HMP merupakan hak DPR. Apabila disetujui dan memenuhi tahapan konstitusional, pendapat DPR diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian hasilnya dapat diteruskan kepada MPR untuk diputuskan sesuai Pasal 7B.

MPR memang menjadi tempat bertemunya dua persoalan ketatanegaraan dalam peristiwa ini tindak lanjut kekosongan jabatan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan kemungkinan proses pemberhentian berdasarkan Pasal 7A serta Pasal 7B. Akan tetapi, keduanya tetap merupakan jalur konstitusional yang berbeda.

Pengisian kekosongan jabatan tidak identik dengan penyelesaian pertanggungjawaban konstitusional. Pengisian jabatan menjawab siapa yang akan menjalankan fungsi Wakil Presiden berikutnya. Pertanggungjawaban konstitusional menjawab apakah persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan sebelumnya telah diperiksa dan diselesaikan melalui mekanisme yang sah.

Pernyataan berhenti dan pandangan para ahli

Pada 12 November 2026, Gibran menyampaikan surat kepada pimpinan MPR yang pada pokoknya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri. Dalam surat itu ia meminta agar pernyataan tersebut ditindaklanjuti berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Yusril Ihza Mahendra berpendapat bahwa pernyataan berhenti tersebut merupakan tindakan sepihak yang tidak memerlukan persetujuan MPR. Menurutnya, MPR perlu menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Pandangan Yusril perlu ditempatkan pada ranah yang tepat, yaitu mekanisme berhenti dan akibat kekosongan jabatan. Namun, persoalan yang sedang kita bahas tidak hanya menyangkut apakah MPR perlu menyetujui pernyataan berhenti. Persoalannya juga menyangkut apakah pernyataan tersebut dapat menghapus proses pertanggungjawaban konstitusional yang telah diajukan oleh anggota DPR.

Jimly Asshiddiqie, dalam pembahasannya mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden, menegaskan bahwa kewenangan mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR berada pada Presiden. Ia juga mempersoalkan pembatasan asal calon dalam pengaturan UU MD3 karena menurutnya Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tidak secara tegas membatasi calon pengganti hanya berasal dari partai politik pengusung pasangan sebelumnya.

Sementara itu, Mahfud MD menilai putusan MA mengenai Surat 9149 memiliki sifat berlaku surut atau ex tunc. Menurutnya, penggunaan diksi “batal” dalam amar putusan menunjukkan bahwa dokumen tersebut harus dipandang tidak sah sejak awal.

Ketiga pandangan tersebut berbicara mengenai wilayah persoalan yang berbeda. Yusril membahas pernyataan berhenti dan akibat kekosongan jabatan. Jimly membahas mekanisme pengisian jabatan yang kosong. Mahfud menyoroti akibat hukum putusan MA terhadap dokumen administrasi yang menjadi objek sengketa.

Namun, ketiganya belum dengan sendirinya menjawab pertanyaan utama artikel ini apakah perubahan status jabatan dapat mengakhiri proses pertanggungjawaban konstitusional yang telah diajukan melalui mekanisme DPR?

Menurut saya, pernyataan berhenti dan proses HMP harus diperlakukan sebagai dua jalur ketatanegaraan yang berbeda. Keduanya dapat bersinggungan dalam proses kelembagaan, tetapi tidak boleh dilebur menjadi satu persoalan.

Pelajaran dari praktik ketatanegaraan Inggris dan Amerika Serikat

Persoalan apakah seseorang dapat menghindari pertanggungjawaban dengan meninggalkan jabatan bukanlah persoalan yang sama sekali baru dalam sejarah ketatanegaraan.

Dalam praktik ketatanegaraan Inggris, terdapat beberapa contoh ketika proses impeachment tetap berlangsung terhadap pejabat yang telah meninggalkan jabatannya.

Pertama, Thomas Parker, Earl of Macclesfield, Lord Chancellor Inggris. Ia meninggalkan jabatannya pada Januari 1725. Namun, pada tahun yang sama ia tetap di impeach dan diadili oleh House of Lords atas dugaan korupsi selama menjalankan jabatan. Ia dinyatakan bersalah.

Kedua, Warren Hastings, mantan Gubernur Jenderal Bengal. Setelah tidak lagi menjabat, ia tetap menghadapi proses impeachment yang diputuskan House of Commons pada 1787. Persidangan berlangsung sejak 1788 hingga 1795 dan akhirnya menghasilkan pembebasan.

Ketiga, Henry Dundas, Viscount Melville, mantan First Lord of the Admiralty. Proses impeachment terhadapnya diajukan pada 1805 dan persidangan berlangsung di House of Lords pada 1806. Ia akhirnya dibebaskan dari dakwaan.

Pengalaman Amerika Serikat juga memberikan pelajaran yang relevan.

Pertama, kasus William W. Belknap, Menteri Perang Amerika Serikat pada masa Presiden Ulysses S. Grant. Pada 2 Maret 1876, hanya beberapa saat sebelum DPR Amerika Serikat melakukan pemungutan suara mengenai impeachment, Belknap menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden. Namun, DPR tetap melanjutkan proses dan mengirimkan lima pasal impeachment kepada Senat. Senat kemudian memutuskan bahwa persidangan tetap dapat dilakukan terhadap mantan pejabat tersebut. Belknap akhirnya tidak dihukum karena suara untuk menjatuhkan hukuman tidak mencapai dua pertiga.

Kedua, kasus Donald Trump pada 2021. DPR Amerika Serikat menyetujui impeachment kedua terhadap Trump pada 13 Januari 2021, sebelum masa jabatannya berakhir. Persidangan Senat berlangsung pada Februari 2021, setelah Trump tidak lagi menjabat Presiden. Senat tetap melanjutkan persidangan dan memutuskan bahwa ia dapat diadili atas tindakan yang dilakukan ketika masih menjabat. Namun, suara untuk menghukumnya tidak mencapai dua pertiga.

Kelima contoh tersebut tidak dapat disamakan begitu saja dengan mekanisme HMP dan pemberhentian menurut UUD 1945. Sistem konstitusi Inggris dan Amerika Serikat memiliki struktur, kewenangan, dan konsekuensi hukum yang berbeda dari Indonesia.

Namun, terdapat pelajaran komparatif yang penting: berakhirnya jabatan tidak selalu menghapus kemungkinan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan ketika seseorang masih memegang jabatan publik.

Kasus Belknap bahkan sangat dekat dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Ia meninggalkan jabatan tepat sebelum DPR melakukan pemungutan suara, tetapi tindakan tersebut tidak otomatis menghentikan proses yang telah berjalan.

Perbandingan ini bukan sumber hukum yang mengikat Indonesia. Ia merupakan bahan untuk menguji argumentasi konstitusional bahwa perubahan status jabatan tidak semestinya menjadi instrumen untuk menghindari pemeriksaan institusional. Dalam konteks Indonesia, pelajaran tersebut tetap harus diuji melalui Pasal 7A, Pasal 7B, UU MD3, dan prinsip negara hukum.

Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 : Apakah berhenti berarti berhenti dengan hormat?

Ada persoalan lain yang tidak kalah penting, tetapi sering terlewat dalam perdebatan mengenai pernyataan berhenti, yaitu konsekuensi keuangan dan administratif setelah seseorang tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden mengatur hak mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.

Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Pasal 6 ayat (2) menetapkan besarnya pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Ketentuan tersebut tidak berarti 100 persen dari seluruh penghasilan atau fasilitas jabatan.

Pasal 7 mengatur tunjangan sesuai ketentuan pensiun, biaya rumah tangga yang berkaitan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi mantan pejabat dan keluarganya. Pasal 8 mengatur pemberian rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya dan penyediaan kendaraan milik negara dengan pengemudinya. Pasal 9 mengatur waktu mulai pembayaran hak-hak tersebut.

Ketentuan tersebut memiliki konsekuensi terhadap keuangan negara karena pembiayaannya dibebankan kepada APBN sebagaimana ditentukan Pasal 19. Namun, terdapat ketentuan yang jauh lebih penting untuk diperhatikan, yaitu Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978. Penjelasan tersebut menyatakan “Setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden adalah pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam ketetapannya secara tegas menyatakan bahwa pemberhentian itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat.”

Ketentuan ini menimbulkan persoalan hukum yang serius. Secara tekstual, undang-undang membangun praduga bahwa pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menyatakan sebaliknya dalam ketetapannya.

Akan tetapi, kita tidak boleh berhenti pada pembacaan tekstual semata. Harus diuji apakah pernyataan berhenti atas permintaan sendiri termasuk dalam pengertian “pemberhentian” sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 6. Pasal 6 menggunakan frasa “berhenti dengan hormat”, sedangkan penjelasannya menggunakan istilah “pemberhentian”. Kedua istilah tersebut memiliki hubungan, tetapi tidak boleh langsung dianggap identik tanpa penafsiran.

Apabila pernyataan berhenti atas permintaan sendiri termasuk dalam cakupan ketentuan tersebut, maka muncul konsekuensi bahwa status pemberhentian dengan hormat menjadi praduga awal, kecuali terdapat ketetapan MPR yang secara tegas menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Di sinilah persoalan konstitusional menjadi semakin menarik. Dalam sistem UUD 1945 setelah perubahan, kewenangan MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur melalui Pasal 7A dan Pasal 7B. Pemberhentian melalui mekanisme tersebut harus didasarkan pada usul DPR dan pemeriksaan Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, pernyataan berhenti atas permintaan sendiri ditindaklanjuti dalam kerangka kekosongan jabatan sebagaimana Pasal 8 ayat (2). Belum terdapat jawaban yang sederhana mengenai apakah MPR dapat menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat dalam konteks pernyataan berhenti sukarela tanpa melalui mekanisme Pasal 7A dan Pasal 7B.

Karena itu, kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa putusan MA yang membatalkan Surat 9149 otomatis menghapus hak pensiun atau seluruh hak administratif mantan Wakil Presiden. Putusan tersebut menyangkut keabsahan dokumen administratif. Adapun status berhenti dengan hormat atau tidak dengan hormat merupakan persoalan hukum tersendiri yang harus ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kewenangan lembaga yang berwenang.

Demikian pula, penafsiran ex tunc terhadap putusan MA harus ditempatkan secara proporsional. Jika penafsiran tersebut diterima, maka pembatalan Surat 9149 menuntut pemeriksaan lebih lanjut terhadap kedudukan dokumen itu sejak awal dan akibatnya terhadap rangkaian administrasi pencalonan. Akan tetapi, sifat ex tunc tidak dengan sendirinya mengubah amar putusan MA menjadi keputusan pemberhentian tidak dengan hormat. Kedua akibat hukum tersebut memiliki objek dan dasar hukum yang berbeda.

Pasal 18 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga menentukan bahwa pemberian dan penghentian pembayaran pensiun dilakukan dengan Keputusan Presiden. Artinya, hak keuangan tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai konsekuensi yang dapat ditetapkan hanya berdasarkan pernyataan politik atau penilaian sepihak. Harus ada dasar administratif yang sesuai dengan undang-undang.

Persoalan ini penting karena menyangkut penggunaan uang negara. Apakah seseorang yang berhenti dari jabatan dalam keadaan terdapat putusan pengadilan yang membatalkan dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan dapat langsung memperoleh seluruh hak mantan Wakil Presiden tanpa pemeriksaan terhadap status hukum pemberhentiannya?

Apakah praduga pemberhentian dengan hormat dalam Penjelasan Pasal 6 dapat diterapkan tanpa mempertimbangkan putusan pengadilan yang telah membatalkan dokumen administratif yang menjadi bagian dari persoalan syarat pencalonan?

Dan apabila MPR hanya menindaklanjuti kekosongan jabatan berdasarkan Pasal 8 ayat (2), apakah tindakan tersebut dengan sendirinya merupakan ketetapan yang dimaksud Penjelasan Pasal 6?

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan prasangka atau penilaian personal. Ia harus diuji melalui harmonisasi UU Nomor 7 Tahun 1978 dengan UUD 1945 setelah perubahan, khususnya Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 8 ayat (2).

Dengan demikian, persoalan hak mantan Wakil Presiden tidak boleh dianggap selesai hanya karena pernyataan berhenti telah disampaikan. Status pemberhentian, dasar pemberian hak keuangan, dan konsekuensi terhadap APBN harus memiliki kepastian hukum.

Teori Keberlanjutan Pertanggungjawaban Konstitusional

Dari seluruh rangkaian persoalan tersebut, saya mengajukan suatu gagasan yang saya sebut “Teori Keberlanjutan Pertanggungjawaban Konstitusional” (Theory of Continuity of Constitutional Accountability).

Teori ini merupakan proposisi akademik yang saya tawarkan untuk mengisi ruang analisis mengenai hubungan antara perubahan status jabatan dan keberlanjutan pertanggungjawaban pejabat publik.

Teori ini berangkat dari pemikiran bahwa pertanggungjawaban konstitusional tidak semata-mata melekat pada status seseorang sebagai pejabat yang sedang menjabat, tetapi juga berkaitan dengan tindakan, keputusan, dan pemenuhan persyaratan hukum yang menjadi dasar seseorang memperoleh serta menjalankan jabatan publik.

Dengan demikian, perubahan status jabatan, termasuk pernyataan berhenti atas permintaan sendiri, tidak dengan sendirinya menghapus persoalan hukum yang telah muncul sebelumnya atau menghentikan proses pertanggungjawaban yang telah dimulai melalui mekanisme lembaga negara yang berwenang.

Teori ini sekurang-kurangnya memiliki tiga proposisi.

Pertama, “keberlanjutan objek pertanggungjawaban”. Persoalan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan jabatan tidak otomatis kehilangan relevansi hanya karena pejabat yang bersangkutan telah berhenti. Yang harus diperiksa adalah apakah persoalan tersebut telah memperoleh penyelesaian hukum dan konstitusional yang memadai.

Kedua, “kemandirian kewenangan institusional”. Proses pertanggungjawaban yang diajukan oleh anggota atau lembaga negara berdasarkan kewenangannya tidak dapat dihentikan semata-mata oleh kehendak sepihak pihak yang menjadi subjek pemeriksaan. Nasib proses tersebut harus ditentukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan menurut konstitusi dan undang-undang.

Ketiga, “pemisahan antara perubahan status jabatan dan penyelesaian akibat hukum”. Pengisian kekosongan jabatan merupakan persoalan kesinambungan pemerintahan, sedangkan pertanggungjawaban konstitusional merupakan persoalan penegakan hukum dan akuntabilitas kekuasaan. Keduanya dapat berlangsung dalam hubungan yang saling berkaitan, tetapi tidak boleh dipertukarkan.

Teori ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan kewenangan baru bagi DPR, MK, ataupun MPR. Sebaliknya, teori ini menegaskan bahwa setiap lembaga harus menjalankan kewenangan yang telah diberikan konstitusi dan undang-undang, serta tidak membiarkan perubahan status pejabat menghilangkan persoalan hukum yang semestinya diperiksa.

Dalam konteks ini, HMP menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa DPR menjalankan fungsi pengawasan dan kewenangan konstitusionalnya. Usul yang telah diajukan, diterima pimpinan DPR, dan dijadwalkan untuk diputus dalam Rapat Paripurna harus memperoleh kejelasan nasib melalui mekanisme yang sah.

Apabila memenuhi syarat, prosesnya ditentukan menurut tahapan yang berlaku. Apabila tidak memenuhi syarat atau tidak dapat dilanjutkan karena hambatan konstitusional, DPR harus mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Etika jabatan dan kehormatan konstitusi

Pertanggungjawaban konstitusional tidak dapat dilepaskan dari etika kehidupan berbangsa sebagaimana ditekankan dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Jabatan publik bukan sekadar kedudukan administratif atau fasilitas kekuasaan. Jabatan merupakan amanah yang mengandung kewajiban untuk menjaga kepercayaan rakyat, menaati konstitusi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan.

Pasal 9 UUD 1945 juga menempatkan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden sebagai komitmen untuk memenuhi kewajiban jabatan, memegang teguh UUD, menjalankan undang-undang, serta berbakti kepada bangsa dan negara.

Karena itu, penyelesaian persoalan ini harus dilakukan tanpa penghinaan terhadap pribadi siapa pun, tetapi juga tanpa mengurangi kehormatan institusi negara. Yang harus dijaga bukan semata-mata nama seseorang, melainkan kepastian hukum, martabat jabatan Wakil Presiden, dan kepercayaan rakyat terhadap konstitusi.

Negara hukum tidak boleh membiarkan persoalan konstitusional menggantung hanya karena pejabat yang menjadi subjek persoalan telah berubah status. Sebaliknya, negara juga tidak boleh menjatuhkan kesimpulan tanpa pemeriksaan dan prosedur yang sah.

Berhenti dari jabatan tidak berarti berhenti dari pertanggungjawaban

Persoalan yang sedang kita hadapi bukan semata-mata tentang siapa yang akan mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara menyelesaikan pertanggungjawaban konstitusional atas persoalan yang telah muncul sebelum pernyataan berhenti disampaikan.

Pernyataan berhenti dapat menjadi dasar untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan menurut Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Namun, pernyataan itu tidak boleh serta-merta diperlakukan sebagai penarikan usul HMP, sebab usul tersebut merupakan hak anggota DPR dan harus diselesaikan menurut mekanisme kelembagaan DPR.

Dalam perkara ini, 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan usul HMP. Usul tersebut telah diterima pimpinan DPR dan telah melalui pembahasan serta penjadwalan oleh Badan Musyawarah. Bahkan, agenda Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan atas usul anggota DPR tersebut telah ditetapkan. Rapat Paripurna itu kemudian tidak jadi dilaksanakan.

Namun, tidak dilaksanakannya rapat tidak sama dengan penarikan usul. Tidak ada dasar untuk menyatakan usul tersebut gugur hanya karena Gibran menyampaikan pernyataan berhenti. Pengguguran usul harus mengikuti syarat dan prosedur yang secara tegas ditentukan dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR.

Karena itu, DPR harus memberikan kepastian mengenai status usul HMP yang telah diajukan dan dijadwalkan tersebut. Apabila usul memenuhi persyaratan, DPR harus menentukan kelanjutannya melalui mekanisme yang ditentukan UU MD3 dan Tata Tertib DPR.

Apabila terdapat hambatan konstitusional karena jabatan telah kosong, DPR juga harus menyatakannya melalui keputusan dan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

MPR, pada saat yang sama, harus membedakan kewenangannya dalam menindaklanjuti kekosongan jabatan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dengan kewenangannya dalam proses pemberhentian berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B. Kedua mekanisme tersebut tidak boleh dicampuradukkan.

Kita tidak sedang membangun preseden untuk mempersulit pejabat negara yang memilih berhenti. Kita justru sedang membangun prinsip agar tidak ada pejabat negara yang dapat mengakhiri pertanggungjawaban konstitusional hanya dengan mengubah status jabatannya.

Dalam negara hukum, jabatan dapat berakhir. Kekuasaan dapat berpindah. Tetapi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan dasar hukum yang berkaitan dengan jabatan tidak boleh hilang begitu saja. Berhenti dari jabatan tidak berarti berhenti dari pertanggungjawaban konstitusional.