- Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan surat pengunduran diri Gibran Rabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.
"Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri," ucap Muzani membacakan surat di hadapan awak media, Kamis (12/11).
Muzani juga menunjukkan surat tersebut ke awak media.
Surat tersebut diantarkan langsung oleh Gibran ke MPR sekitar pukul 11.00 WIB. Kehadiran Gibran disambut oleh pimpinan MPR RI.
Gibran tampak mengenakan setelah jas warna hitam berdasi merah. Gibran langsung masuk ke ruang pimpinan tanpa berbicara dengan media.
Sebelumnya Gibran juga telah menyampaikan niatan mundur kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11)
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," kata Mensesneg Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa.
Gibran mengajukan niatan pengunduran diri dari jabatan Wapres ini dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen.
Terbaru, sebanyak 120 anggota yang mewakili delapan fraksi di DPR telah meneken usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kendati demikian Sidang Paripurna yang sedianya dijadwalkan Kamis siang dibatalkan usai Gibran menyerahkan surat pengunduran diri.
Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
DPR merespons putusan MA dan MK dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3.
Hak tersebut mengatur atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.