Menurut Deddy, PTUN tak berwenang menganulir putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang telah membatalkan surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang dikeluarkan Kemendikdasmen.
"Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/ birokrasi," ujar Deddy dalam keterangannya, Selasa (10/11).
Menurut dia, rencana Gibran untuk membuktikan kebenaran suket penyetaraan pendidikan SMA di PTUN tidak masuk akal. Sebab, kesempatan telah diberikan sebelumnya, namun peluang itu tak dimanfaatkan baik oleh Kemendikdasmen maupun pihak Gibran.
"Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," ujar Deddy.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa menghormati rencana langkah hukum yang akan ditempuh Gibran. Namun, Saan menyebut DPR tetap bisa melanjutkan proses politik hak menyatakan pendapat (HMP) yang diusulkan sejumlah anggota dewan.
Sehingga, kata dia, proses gugatan Gibran di PTUN tetap bisa paralel atau berjalan bersamaan dengan proses politik di DPR.
"Itu kan kita hormati saja. Jadi apa pada prinsipnya kita harus menghormati apa hak dari Mas Gibran untuk melakukannya," jelasnya.
Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut bahwa Gibran telah bertemu dengan Presiden Prabowo pada Selasa (10/11) pagi ini.
Ia mengatakan dalam pertemuan itu, Gibran meminta waktu baginya untuk membuktikan keabsahan ijazahnya lewat PTUN.
"Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11).
Sementara itu, Gibran mengatakan dalam pertemuannya dengan Prabowo itu, Prabowo menyarankan Gibran untuk tetap bertarung lewat PTUN.
"Beliau memberi banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini. Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen dokumen dari SD sampai S1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ucap Gibran di Istana Wapres, Jakarta.