Jakarta, - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyampaikan niatan pengunduran diri, Selasa (10/11).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pertemuan itu berlangsung selama 2,5 jam.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," kata Pras dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen syarat pendidikannya yang selama ini dipersoalkan, lewat jalur hukum melalui PTUN.
"Pak Wapres dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," jelaskan.
Prabowo, kata Pras, tidak menolak niatan Gibran tersebut. Prabowo juga memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
"Namun sekaligus juga kami ingin meluruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran," paparnya.
Kendati demikian, Istana memastikan roda pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
"Perlu kami sampaikan bahwa dinamika apapun yang terjadi, kami pemerintah dipimpin pak Presiden, kita tetap fokus menjalankan tugas kita," ungkapnya.
Niatan Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wapres ini dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen.
Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
DPR merespons putusan MA dan MK dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3.
Hak tersebut mengatur atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Gibran sendiri telah merespons putusan MK terkait polemik ijazahnya tersebut. Menurutnya, jika tidak lulus SMA, ia tak akan bisa kuliah.
"Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran, Rabu (7/10).