Jakarta, - Gibran Rakabuming Raka disebut telah memiliki niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia. Niat itu pun disampaikan Gibran kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Hal itu diungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11) siang.
Prasetyo mengatakan pertemuan Prabowo dan Gibran itu terjadi pada hari ini.
"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," sambungnya.
Dia menerangkan dalam pertemuan itu, Prabowo pun memberikan saran-saran kepada Gibran. Pada kesempatan itu, Prasetyo membantah kabar beredar soal jawab Prabowo atas permohonan mundur Gibran itu.
"Kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," katanya.
Pernyataan lengkap Mensesneg
Dan, berikut adalah pernyataan lengkap Prasetyo dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta tadi:
Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat, memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden.
Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA.
Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN.
Situasi di DPR
Keputusan Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wapres ini dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di DPR.
Setidaknya ada sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Putusan tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Salah satu anggota Komisi XIII DPR Fraksi Partai PKS Yanuar Arif Wibowo mengangkat semacam poster bertuliskan `Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan` usai sidang paripurna tadi.
Yanuar mengangkat kertas tersebut tinggi-tinggi ke arah kamera awak media di tengah keramaian anggota dewan yang lain. Belakangan, kepada wartawan, Yanuar membeberkan alasannya melakukan hal itu. Ia mengaku saat sidang paripurna tidak ada kesempatan untuk menyampaikan soal pemakzulan Gibran.
"Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," kata Yanuar di hadapan wartawan.
Yanuar mengakui memutuskan melakukan aksi ini atas inisiatifnya sendiri. Sebab, menurutnya, setiap anggota diberikan hak konstitusional untuk menyatakan pendapat.
Terkait usulan hak menyatakan pendapat, Yanuar mengaku menjadi salah satu dari anggota dewan dari fraksi PKS yang menyetujui hak menyatakan pendapat. Ia mengaku menjadi anggota ke-12 dari Fraksi PKS yang menandatangani dokumen pengajuan hak menyatakan pendapat.
Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3 mengatur atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Gibran telah merespons putusan MK terkait polemik ijazahnya tersebut. Menurutnya, jika tidak lulus SMA, ia tak akan bisa kuliah.
"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata putra sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu, Rabu (7/10).