Jakarta, - Terkait polemik wacana pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, sejumlah ketua umum partai politik telah berbincang dengan Presiden Prabowo Subianto.
Informasi ini muncul di tengah menguatnya dinamika politik di DPR usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
Menurut laporan Tempo.co yang dirilis sekitar 8–9 November 2026, gagasan pemakzulan semakin mengerucut. DPR dikabarkan merancang dokumen hak menyatakan pendapat untuk merespons ide pelengseran Gibran. Sementara itu, Prabowo disebut sedang menimbang relasinya dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ayah Gibran.
Latar Belakang Putusan MK dan MA
Wacana pemakzulan menguat setelah MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri setara SMA saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
MK menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya, namun membuka ruang bagi proses politik di lembaga lain.
Putusan itu diperkuat oleh MA pada 30 Oktober 2026 yang mengabulkan kasasi dan menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah serta batal demi hukum.
Kedua putusan itu menjadi dasar bagi sebagian pihak, termasuk penggugat Denny Indrayana, untuk mendorong proses pemakzulan melalui mekanisme Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Sikap Partai dan Peran Kunci Prabowo
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada 8 November 2026 menyatakan bahwa pemakzulan bisa dijalankan jika seluruh persyaratan konstitusional telah terpenuhi dan tidak ada jalan alternatif lain.
“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, ya jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Paloh menyebut situasi ini memprihatinkan, mengingat pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan sekitar dua tahun.
Sejumlah partai koalisi pemerintah (Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKB, NasDem, dan PKS) yang menguasai mayoritas kursi di DPR masih berhati-hati.
Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie dan pengamat lain berulang kali menekankan bahwa secara prosedural pemakzulan mungkin, tetapi secara politik sangat bergantung pada sikap Prabowo—baik sebagai Presiden maupun Ketua Umum Partai Gerindra.
“Faktor terpentingnya Presiden Prabowo. Apa dia mau wakilnya itu diganti?” kata Jimly.
Koalisi besar yang dipimpin Gerindra dinilai solid, sehingga langkah pemakzulan sulit berjalan tanpa restu atau arahan dari Prabowo. Beberapa partai sebelumnya menahan diri menunggu sikap Gerindra dan Istana.
Proses Konstitusional dan Dinamika Politik
Pemakzulan memerlukan usulan dari DPR (minimal dukungan sepertiga anggota), pengujian oleh MK, dan keputusan akhir di MPR. Hingga kini, belum ada partai yang secara resmi membentuk koalisi khusus untuk memakzulkan Gibran. Tempo sebelumnya juga telah membantah berita palsu yang mengklaim adanya infografis koalisi partai tertentu.
Di sisi lain, sebagian pendukung Gibran dan relawan Jokowi mencoba membangun narasi “satu paket”, bahwa pemakzulan Gibran otomatis menyeret Prabowo.
Pakar hukum seperti Denny Indrayana menolak logika tersebut, dengan alasan tanggung jawab presiden dan wakil presiden bersifat individual setelah pelantikan.
Perkembangan ini terjadi di tengah isu-isu lain, termasuk dugaan penyadapan terhadap Prabowo yang melibatkan sejumlah perwira tinggi dan spekulasi keterlibatan tokoh politik.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Istana atau Prabowo mengenai hasil pembicaraan dengan para ketua umum partai.
Situasi masih dinamis. Semua pihak menanti langkah konkret di DPR dan sikap tegas Presiden Prabowo sebagai penentu utama arah politik pemerintahan.