MUI Menerbitkan Fatwa Haram Vape Rokok Elektrik

Jakarta, - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menerbitkan fatwa haram terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan rokok elektrik atau vape. Ketetapan tersebut mencakup penggunaan, penyalahgunaan, produksi, hingga perdagangan vape.

Ketentuan itu tertuang dalam Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape.

Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub.

Dokumen itu juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026.

"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," tulis isi surat seperti dikutip dalam laman resmi MUI di Jakarta, Senin, (9/11).

Dalam pertimbangannya, MUI menilai penggunaan rokok elektrik menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, baik dari aspek kesehatan maupun sosial.

Fatwa tersebut menjelaskan rokok elektrik sebagai perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan zat yang mengandung nikotin, gliserin, dan perasa hingga menghasilkan uap untuk dihirup penggunanya.

MUI turut menyoroti kandungan nikotin dalam vape. Zat tersebut dinilai memiliki sifat adiktif dan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Ketetapan haram dalam fatwa tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna. MUI juga memasukkan aktivitas penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai perbuatan yang diharamkan.

Selain itu, ketentuan hukum dalam poin kedua dan ketiga fatwa secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan, produksi, maupun perdagangan rokok elektrik atau vape hukumnya haram.

MUI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan DPR. Salah satunya meminta kedua lembaga tersebut segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape berikut sanksi bagi pihak yang melanggar.

Di sisi lain, pemerintah diminta segera mengambil langkah pengendalian peredaran rokok elektrik. Upaya tersebut dinilai penting untuk melindungi masyarakat dari paparan serta berbagai dampak negatif penggunaan vape.