Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan kelompok kerja (pokja) tersebut dipimpin Wakil Menko Kumham Imipas Otto Hasibuan dengan melibatkan Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Polri, serta akademisi dan hakim.
"Kami ingin segera, selesai pertemuan ini, pokja itu dibentuk," kata Yusril menjawab ANTARA saat jumpa pers sesuai rapat koordinasi penyelesaian pelanggaran HAM berat di Jakarta, Senin.
Menurut Yusril, rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari penyebab belum tuntasnya penanganan sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu.
Berdasarkan hasil rapat, salah satu persoalan yang ditemukan ialah perbedaan persepsi mengenai kualifikasi pelanggaran HAM berat serta hambatan teknis dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
Yusril menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, sedangkan penyidikan dan penuntutan menjadi kewenangan Kejaksaan Agung.
Namun, pembagian kewenangan tersebut kerap menimbulkan persoalan ketika hasil penyelidikan Komnas HAM dinilai belum memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.
"Jadi, apa yang diselidiki diserahkan (kembali). Penyidik bilang, `Ini kurang, coba kamu tindak lanjuti.` Penyelidik bilang, `Kemampuan kami sebagai penyelidik cuma sampai di sini.` Ada hambatan-hambatan seperti itu," jelas Yusril.
Menurut Yusril, dari 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, hanya empat kasus yang telah diproses melalui pengadilan, sementara 13 kasus lainnya masih belum menemukan titik terang penyelesaian.
Beberapa kasus yang masih mandek, yaitu peristiwa 1965-1966, penembakan misterius (petrus), peristiwa Talangsari, peristiwa Trisakti, peristiwa Jambo Keupok, kasus Semanggi I dan II, kerusuhan Mei 1998, serta penghilangan orang secara paksa periode 1997-1998.
Atas dasar itu, pemerintah memutuskan membentuk pokja lintas lembaga untuk merumuskan mekanisme kerja yang dapat menyelaraskan penyelidikan dan penyidikan agar berkas penanganan perkara tidak terus digantung.
Pembentukan pokja, Yusril menekankan tidak ditujukan untuk mengubah ketentuan perundang-undangan, melainkan mencari solusi teknis agar kewenangan masing-masing lembaga dapat dijalankan secara lebih efektif.
Sementara itu, Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan mengatakan pokja akan mengidentifikasi persoalan yang menyebabkan penanganan perkara dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu berulang kali mengalami kebuntuan.
Menurut ia, salah satu kemungkinan solusi yang akan dikaji adalah penempatan personel kejaksaan untuk melakukan supervisi penyelidikan Komnas HAM guna memastikan terpenuhinya aspek pembuktian, kriminologi, dan penafsiran kualifikasi pelanggaran HAM berat.
"Sehingga ketika mereka bisa menyelesaikannya di tahap penyelidikan, penyidikan sudah akan bisa dilanjutkan oleh pihak Kejaksaan," ujar Ketua Pokja itu.
Mengenai pelibatan pihak-pihak lain, termasuk organisasi masyarakat sipil, Otto mengatakan hal itu akan dibahas lebih lanjut sesuai kebutuhan pokja.