Jakarta, - Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan bahwa tengah menelaah permohonan dari Polri berkaitan dengan permintaan perlindungan terhadap enam (6) orang saksi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan banyak pihak lainnya.
"Kami masih melakukan penelaahan," ujar Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (8/11).
Susi tidak bisa memberikan informasi perihal enam saksi yang dimintakan perlindungan tersebut.
"Intinya sudah ada permohonan perlindungan untuk saksi-saksi," ungkap dia.
"6 (enam) orang," lanjutnya.
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri baru saja mengungkap kasus yang diduga mengancam keselamatan negara berikut warganya.
Bareskrim sudah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal berkaitan dengan informasi elektronik.
Empat orang tersebut ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi sudah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara terhadap Slamet tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan sedang sakit.
Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya. Seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Para tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 258 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman penjara selama 6 tahun, dan Pasal 31 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman penjara selama 8 tahun.
Sementara itu, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar.