Bos DEN mengatakan kekhawatiran investor asing untuk berinvestasi di Indonesia kian meningkat seiring meningkatnya ketidakpastian global, khususnya gejolak politik dan ekonomi di negara-negara Teluk.
"Nah, kita melihat peluang (investor asing ke RI) ini. Tadi juga sama Prof. Yusril saya sampaikan, `Ini kalau kita lewat (dibiarkan), ya dia akan cari tempat (investasi) lain untuk mendarat`," cerita Luhut kepada wartawan usai bertemu Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di Kantor DEN, Jakarta, Selasa (27/10).
Ia menambahkan kalau banyak investor asing berkantong tebal yang menyampaikan minatnya untuk berinvestasi serius di Indonesia. Bahkan mereka sudah menentukan lokasi tujuan investasi, salah satunya Bali.
"Padahal mereka sudah banyak sekali yang ketemu saya, orang-orang yang punya uang banyak, baik orang Timur Tengah sendiri, mereka ingin mempertimbangkan untuk serius masuk di Indonesia dan mereka spesifik menjelaskan Bali karena masalah keamanan. Tapi di situ selalu di mereka katakan, `Bagaimana kepastian hukum itu?` Itu pertanyaan-pertanyaan yang terus," beber Luhut.
Ia menyebut banyak pihak yang mulai khawatir akan gejolak politik hingga ekonomi yang berlangsung di negara Teluk. Kondisi ini mendorong investor global untuk mencari lokasi tujuan investasi yang terjamin untuk mengamankan uang mereka.
Luhut menilai Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara tujuan investasi bagi calon investor asing.
Untuk bisa merealisasikan hal tersebut, Ketua DEN mengatakan salah satu caranya dengan memperkuat kepastian hukum di Indonesia, termasuk merevisi dan memperkuat Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
"Orang tadi yang tidak nyaman di Timur Tengah karena perang antara satu negara dengan negara lain, dia mencari tempat di mana yang paling aman untuk taruh duitnya," jelas dia.
Ia menyinggung salah satunya wacana penerapan family office di Bali. Luhut mengatakan bahwa proyek itu juga membutuhkan kepastian hukum agar target ekonominya bisa tercapai.
Luhut mengatakan kajian terkait wacana revisi UU Tipikor akan rampung pekan depan. Setelahnya, hasil kajian akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto secara tertulis.
"Sekarang saya kira hampir, sudah hampir selesai itu semua. Dan dengan tadi kami bertemu dengan Pak Yusril, dan kemudian kami bersepakat dalam satu minggu lagi kami akan finalkan," ujar Luhut.
Selanjutnya, Luhut mengatakan ia akan berkomunikasi dengan DPR terkait penyelesaian kajian tersebut dan mencari waktu untuk bertemu langsung.