[INTRO]
Indonesia mulai memangkas ekspor gas bumi ke Singapura sebesar 31 billion british thermal units per day (BBTUD) sejak Sabtu (24/10/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menata ulang alokasi gas untuk mengoptimalkan pasokan dalam negeri, terutama bagi industri hilirisasi petrokimia.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan, pengurangan pasokan tersebut berasal dari dua titik utama, yakni Natuna sebesar 15 BBTUD dan Sumatra sebesar 16 BBTUD. “Mulai besok (Sabtu, 24/10/2026), kita kurangi (ekspor) gas ke Singapura dari Natuna 15 BBTUD, dari Sumatra 16 BBTUD,” kata Djoko di sela-sela acara Subroto Awards 2026 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di The Westin, Jakarta, Jumat (23/10/2026) sebagaimana dikutip CNBC Indonesia.
Khusus pasokan dari Sumatra, pengurangan tersebut bersumber dari Wilayah Kerja (WK) Jambi Merang. Djoko menjelaskan, penyesuaian saat ini hanya menyasar Singapura karena jalur pipa ekspor yang tersedia terhubung langsung ke negara tersebut. “Enggak ada (pemangkasan ke negara lain), pipanya kan ke Singapura saja,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan menghitung ulang alokasi ekspor gas untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan domestik. Evaluasi tersebut diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri hilirisasi, terutama sektor petrokimia yang memanfaatkan gas bumi sebagai bahan baku produksi.
Bahlil mengungkapkan, sekitar 30 persen dari total produksi gas nasional saat ini masih diekspor, sedangkan 70 persen lainnya dialokasikan untuk konsumsi dalam negeri, termasuk sebagai bahan baku industri hilirisasi. “Ke depan, saya akan mencoba melakukan exercise ulang agar mengoptimalkan konsumsi dalam negeri, termasuk di dalamnya bahan baku. Karena ke depan kita mendorong industri hilirisasi di petrokimia. Bahan bakunya adalah gas,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026) sebagaimana dikutip Kompas.
Pemerintah tengah menyiapkan skema evaluasi alokasi pasokan untuk memperbesar pemanfaatan gas di dalam negeri. Namun, belum ada rincian mengenai besaran tambahan alokasi domestik maupun target penurunan ekspor secara keseluruhan.
Wacana penghentian ekspor gas ke negara tetangga sebelumnya disampaikan Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Pemerintah mempertimbangkan kebijakan tersebut dengan alasan menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Bahlil mengatakan, pemerintah harus mengutamakan kebutuhan dalam negeri dan menyesuaikan kebijakan energi dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya memperkuat daya tahan nasional.
“Jadi kalau negara lain ada pandangan lain untuk kita, hati-hati. Saya juga mungkin memikirkan untuk gas saya tidak perpanjang untuk ekspor ke negara tetangga karena harus survival, harus penuhi kebutuhan dalam negeri,” ujarnya seusai Sidang Kabinet Paripurna.
Saat ditanya mengenai kemungkinan negara mitra mengambil langkah balasan jika Indonesia mengurangi atau menghentikan ekspor gas, Bahlil mengaku tidak khawatir. “Terserah mereka-lah. Emang gua pikirin,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (23/10/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan sikap pemerintah yang ingin menempatkan pemenuhan kebutuhan energi nasional sebagai prioritas. Meski demikian, rencana evaluasi ekspor secara lebih luas masih perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan alokasi yang terukur, dengan mempertimbangkan kebutuhan industri domestik, kepastian pasokan, serta keberlanjutan hubungan dagang dengan negara mitra.