Jakarta, - Sebagaimana diketahui, kondisi janggal kerap mewarnai roda administrasi pemerintahan saat ini menjelang usianya yang genap dua tahun pada 20 Oktober 2026.
Sosok Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Gibran Rakabuming Raka terpantau semakin sering absen dari pusat pengambilan keputusan yang mana lebih sering dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatan terdapat indikasi marginalisasi secara sistematis atau upaya "melepehkan" kewenangan putra sulung mantan presiden tersebut dari lingkaran inti Istana.
Berdasarkan pantauan terhadap berbagai dokumentasi resmi pemerintahan, ia menemukan fakta bahwa sang wakil presiden sering kali tereliminasi dari forum-forum pengambil kebijakan tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Prabowo.
"Bahkan kita melihat sendiri melalui rekaman-rekaman dan melalui siaran langsung dalam beberapa rapat kabinet, ia tidak diikut sertakan. Jadi sebenarnya kita juga kurang jelas apa perannya. Jadi kalau saya sih melihat memang sangat minimal ya," ungkap Bivitri dikutip, Senin (19/10/2026).
Menurut Bivitri, ketidakhadiran wapres dalam sejumlah rapat kabinet ini dinilai bukan karena alasan teknis atau kebetulan semata, melainkan buah dari buruknya iklim kerja sama antara Prabowo dan Gibran.
Bivitri menyayangkan kondisi tersebut, mengingat dalam sistem presidensialisme murni, seorang wakil presiden selalu dilibatkan secara organik dan diberikan portofolio peran yang spesifik oleh presidennya.
Isolasi Gibran ini tampaknya berdampak sistemik terhadap rusaknya citra keseluruhan dari Kabinet Merah Putih. Survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) September-Oktober 2026 menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini tengah menghadapi krisis kepercayaan yang akut.
Penilaian dari kelompok ahli bersistem snowball sampling menunjukkan rapor kabinet sangat anjlok dengan nilai rata-rata 2,9 dari 10.
Mayoritas absolut, yakni 69 persen responden ahli, menjatuhkan nilai terburuk di rentang 1 hingga 3. Bahkan, angka terendah absolut (nilai 1) menjadi pilihan dominan dengan persentase 29 persen responden ahli.
Sentimen negatif serupa juga terekam pada survei masyarakat umum, di mana 40 persen publik memberikan skor 1 hingga 3 untuk kabinet secara keseluruhan.
Terasingnya Wakil Presiden dari meja rapat kabinet disinyalir melahirkan persepsi kelumpuhan birokrasi, di mana roda pemerintahan dikesankan berjalan pincang tanpa adanya orkestrasi dwitunggal yang utuh di hadapan rakyat.