Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menilai pergantian Kapolri bukan sekadar pergantian di pucuk pimpinan Korps Bhayangkara. Menurut dia, penunjukan Kapolri baru harus dimaknai sebagai upaya agar Polri lebih profesional, netral, dan berintegritas.
"Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Netralitas, profesionalitas, dan integritas Polri harus diperkuat kembali," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (1/10).
Hasto mencermati sejumlah pernyataan Suyudi dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, khususnya terkait kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum, dan stigma no viral no justice.
Menurut dia, pernyataan Suyudi harus diterjemahkan dalam kebijakan yang konkret di lapangan. Prinsip kesetaraan dan transparansi harus menjadi kultur Polri.
"Bahkan, prinsip-prinsip tersebut harus menjadi kultur Polri dalam memberikan pelayanan dan keadilan kepada masyarakat," katanya.
Hasto menuturkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian ditentukan oleh bagaimana hukum ditegakkan secara adil tanpa membedakan latar belakang.
Dia menambahkan, keberhasilan kepemimpinan Polri ke depan tidak cukup diukur dari program ataupun capaian administratif. Parameter utamanya harus terlihat dari meningkatnya kepercayaan masyarakat.
"Ukuran keberhasilan harus diletakkan pada kepercayaan publik dan terciptanya supremasi hukum, sehingga rakyat mendapatkan," jelas Hasto.
Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, Kamis (1/10). Suyudi menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Keputusan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 dan 97/TK/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.