Jakarta, - PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA akan masuk ke bawah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau (KAI) dalam proses konsolidasi BUMN sektor perkeretaapian.
Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria mengatakan proses tersebut ditargetkan rampung sebelum Januari 2027, sementara INKA saat ini masih menghadapi masalah keuangan dengan ekuitas negatif dan unsustainable loan atau pinjaman yang dinilai tidak berkelanjutan mencapai Rp4,7 triliun.
Dony mengatakan tanggal pasti konsolidasi KAI dan INKA masih akan dicek. Namun, ia menyebut prosesnya seharusnya sudah selesai sebelum Januari 2027.
"Harusnya sudah (selesai konsolidasi di Januari), sebelum Januari malah harusnya. Tapi saya cek, makanya saya cek. Ini kan proses konsolidasi per sektor kita kan," ujar Dony di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (29/9).
Dony juga memastikan INKA nantinya berada di bawah KAI dalam skema konsolidasi tersebut.
"Iya (INKA akan di bawah KAI)," ujarnya.
Dony mengatakan konsolidasi tersebut merupakan bagian dari transformasi BUMN sektor industri. Menurut dia, industri seperti INKA perlu dikembangkan karena memiliki peran dalam penyediaan lapangan kerja dan mendukung kebutuhan transportasi publik berbasis kereta api.
Namun, ia mengakui kapasitas produksi INKA saat ini belum mencukupi kebutuhan sarana perkeretaapian. Kondisi tersebut akan dibenahi, termasuk melalui penambahan modal.
Dony juga mengungkapkan INKA masih memiliki persoalan keuangan. Ia menyebut ekuitas perusahaan negatif dan terdapat unsustainable loan sebesar Rp4,7 triliun.
"Saat ini, kapasitas mereka belum cukup untuk itu. Karena itu sedang kita lakukan nanti improvement di situ. Termasuk penambahan modal, karena kan mereka itu sebetulnya punya financial problem juga itu, INKA itu. Equity-nya negatif, ada unsustain loan Rp4,7 triliun," katanya.
Menurut Dony, pembenahan kondisi keuangan tersebut diperlukan agar INKA dapat dikembangkan sebagai industri yang mendukung kebutuhan transportasi publik nasional.
"Jadi teman-teman bisa bayangin semua dirapikan. INKA itu juga punya problem keuangan. Karena itu kita harus benahi. Supaya nanti ke depannya INKA itu bisa menjadi industri transportasi publik kita," ujarnya.
Terpisah, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan proses konsolidasi atau integrasi KAI dengan INKA ditargetkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Saat ini, KAI menyelesaikan proses due diligence terhadap INKA.
Bobby mengatakan akta inbreng atau pengalihan aset sebagai bagian dari integrasi ditargetkan dilakukan pada September 2026 dengan skema bersyarat. Setelah itu, konsolidasi dan integrasi ditargetkan berjalan pada awal 2027.
"Akta inbreng-nya bulan ini. Tapi nanti inbreng-nya itu inbreng bersyarat. Jadi rencana nanti konsolidasinya, integrasinya itu di 1 Januari (2027)," kata Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (23/9) lalu.
Menurut Bobby, integrasi KAI dan INKA akan menggabungkan kemampuan kedua perusahaan. KAI memiliki kemampuan rekayasa melalui Balai Yasa, sementara INKA memiliki kemampuan manufaktur.
Konsolidasi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi INKA. Sebelumnya, Bobby mengungkapkan INKA terlambat menyerahkan sembilan rangkaian kereta, sementara kapasitas produksi KRL di pabrik INKA saat ini baru sekitar tiga rangkaian per tahun.
Dalam integrasi tersebut, fasilitas KAI di Sumatra Selatan dan Lampung juga akan dimanfaatkan untuk mendukung produksi INKA.
Bobby mencontohkan kebutuhan gerbong datar untuk angkutan batu bara di Sumatra Selatan yang selama ini produksinya terbagi antara Banyuwangi dan Madiun.
"Jadi seperti misalnya kereta barang, gerbong datar, batu bara, itu kan peruntukannya Sumatra Selatan. Sementara selama ini gerbong datar itu produksinya di Banyuwangi. Ada sebagian di Banyuwangi, ada sebagian rangka bawahnya itu masih di Madiun. Ini kan biaya logistiknya cukup mahal," ujar Bobby.
Selain manufaktur, kegiatan perawatan dan bengkel kereta juga direncanakan masuk dalam integrasi dengan INKA.
Dari sisi fasilitas, Bobby menyebut INKA memiliki lahan sekitar 86-87 hektare, tetapi kurang dari 20 hektare yang saat ini dimanfaatkan.
KAI juga berencana membangun jalur rel sepanjang sekitar 3-4 kilometer dari fasilitas INKA menuju pelabuhan di Banyuwangi. Jalur tersebut ditujukan untuk mendukung pengiriman kereta melalui jalur laut sehingga tidak lagi bergantung pada truk towing.
Skema itu juga diharapkan mengatasi kendala pengiriman melalui sejumlah terowongan yang memiliki keterbatasan ruang.
Di tengah proses penguatan INKA, KAI tetap menempatkan industri dalam negeri sebagai bagian dari rencana pemenuhan kebutuhan sarana.
Namun, impor KRL bukan baru atau kereta bekas dari Jepang disiapkan sebagai solusi sementara atau bridging untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek.
"Usulan action plan, penguatan industri lokal tetap menjadi prioritas kami. Sementara impor KRL bukan baru diperlukan sebagai bridging solusi untuk menjaga ketersediaan sarana pada kita pada saat hari ini," jelas Bobby.
Integrasi KAI dan INKA juga dilakukan bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia. Model tersebut diarahkan untuk menyelaraskan kebutuhan operator dan kemampuan manufaktur, termasuk dalam menghitung kebutuhan sarana serta biaya kepemilikan atau total cost of ownership (TCO).
Proses integrasi sebelumnya dimulai melalui kick-off Integrasi KAI dan INKA di Jakarta pada 21 Juli 2026.
Berdasarkan perhitungan awal KAI, kebutuhan KRL hingga 2040 diproyeksikan sekitar 156 rangkaian. Jumlah tersebut belum mencakup kebutuhan kereta rel diesel, kereta jarak jauh, lokomotif, maupun sarana angkutan barang.