"Sebaiknya harus ada kenaikan PT (parliamentary threshold) dalam setiap pemilu," beber Hermawi kepada wartawan, Sabtu (19/9/2026).
Hermawi menyebut NasDem konsisten dengan usulan ambang batas parlemen 7 persen. Ia mengatakan usulan itu sama dengan pemilu yang berlangsung sebelumnya.
"Tawaran NasDem konsisten seperti pemilu-pemilu sebelumnya 7 persen," ucapnya.
Kendati demikian, Hermawi menekankan jika partainya membuka diskusi dengan pihak manapun. NasDem disebut terbuka dengan setiap usulan.
"Dan NasDem siap berdiskusi dengan partai lain untuk mencapai sebuah angka kesepakatan, ya terbuka untuk berdiskusi dengan sesama partai untuk mencapai sebuah angka PT yang disepakati," jelas Hermawi.
Sebelumnya, sejumlah ketua umum (ketum) partai politik koalisi pemerintah sempat bertemu. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas revisi UU Pemilu yang turut mengatur ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Pertemuan para ketum parpol koalisi pemerintah itu dikonfirmasi langsung oleh Sekjen Partai Gerindra Sugiono. Dalam penjelasannya, Sugiono mengatakan para ketum parpol bertemu belum lama ini.
"Iya, jadi kemarin beberapa ketua umum partai berkumpul. Partai Gerindra waktu itu diwakili oleh Pak Dasco selaku ketua harian untuk membicarakan hal-hal yang perlu dibahas dalam rangka undang-undang pemilu," kata Sugiono kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
Sugiono mengatakan ada kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan itu perihal ambang batas parlemen. Sugiono menuturkan partainya yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sepakat dengan ambang batas parlemen 5%.
"Satu hal yang sepertinya semua sepakat, tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Gerindra sepakat soal PT 5%. Seperti kemarin Golkar dan PKS juga menyampaikan, saya kira itu yang kita sepakati," pungkasnya.