Jakarta, - Sebagaimana diketahui, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto memecat Menteri Keuangan (Menkeu RI), Purbaya Yudhi Sadewa setelah terjadi perselisihan dengan pejabat senior di kementerian yang pernah menjadi anggota pasukan khusus Prabowo, menurut tiga sumber pemerintah.
Analis dan investor menyambut pergantian itu karena dinilai bisa meredakan kekhawatiran terhadap kebijakan ekonomi Indonesia, negara G20 dengan perekonomian sekitar US$1,5 triliun.
Namun, seperti melansir reuters, menurut orang-orang yang mengetahui persoalan ini, pemecatan itu lebih dipicu pertikaian birokrasi ketimbang semata pertimbangan kebijakan.
Kisah ini juga dilihat sebagai contoh gaya pemerintahan Prabowo: keputusan penting lebih banyak dipengaruhi lingkaran dalam dan orang-orang yang dipercaya, termasuk figur militer, ketimbang jalur teknokratik semata.
Awal perselisihan
Menurut sumber, konflik pecah antara Purbaya dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama terkait rotasi ratusan pejabat di Kementerian Keuangan, terutama di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.
Djaka dan Kepala Ditjen Pajak, Bimo Wijayanto keberatan karena merasa rotasi itu tidak disepakati. Djaka kemudian menyampaikan keluhannya langsung kepada Prabowo.
Keduanya secara struktural berada di bawah menteri keuangan, tetapi dipilih langsung oleh presiden.
Djaka sendiri adalah anggota tim pasukan khusus Prabowo saat masih dinas militer. Satu sumber menyebut Djaka punya akses yang sangat langsung ke presiden, sementara Purbaya harus melalui lingkaran dalam untuk bisa bertemu Prabowo.
Djaka menolak adanya konflik sebelum pemecatan. Bimo dan Kantor Presiden tidak merespons permintaan komentar Reuters. Prabowo sebelumnya pernah mengatakan pemimpin harus memilih orang terbaik, bukan karena ikatan keluarga, persahabatan, atau kroni.
Puncak konflik dan pemecatan
Perselisihan memuncak pada upacara pelantikan ratusan pejabat Kamis lalu. Saat itu Purbaya menyatakan rotasi didasarkan penilaian profesional dan konsultasi dengan pejabat terkait.
Dua sumber mengatakan Djaka keberatan dan langsung melapor ke Prabowo pada Jumat, sebelum presiden berangkat ke India untuk KTT BRICS.
Prabowo kembali ke Jakarta Senin pagi. Pada hari yang sama, Purbaya diberitahu bahwa ia dipecat melalui telepon dari juru bicara presiden, saat sedang menjawab pertanyaan DPR dalam rapat pembahasan rencana anggaran 2027.
Setelah serah terima jabatan yang berlangsung singkat kepada penggantinya, Suahasil Nazara, Purbaya mengatakan rotasi internal berperan dalam pemecatannya, tetapi tidak merinci. Ia juga menyatakan tetap menjalankan kebijakan Prabowo.
Sumber lain menyebut Purbaya dan Bimo juga berbeda pandangan soal restitusi pajak. Bimo mendorong pengembalian tepat waktu, sementara Purbaya cenderung menunda dan meneliti klaim perusahaan lebih ketat agar penerimaan negara tidak bocor.
Menteri baru akan meninjau rotasi
Sumber yang dekat dengan Purbaya mengatakan rotasi itu dibenarkan sebagai langkah meningkatkan penerimaan pajak dan bea cukai.
Namun, segera setelah dilantik Senin, Suahasil—teknokrat senior yang sebelumnya wakil menteri keuangan—mengatakan kepada wartawan bahwa ia akan meninjau seluruh pengangkatan itu.
Dalam pesan WhatsApp kepada pejabat senior kementerian yang dilihat Reuters, Suahasil sempat menyarankan Purbaya menunda upacara sampai keberatan pimpinan pajak dan bea cukai diselesaikan. Suahasil tidak merespons permintaan komentar Reuters.
Kantor bea cukai pada Selasa menyatakan menunggu arahan menteri keuangan yang baru terkait pengangkatan tersebut.
Bukan satu-satunya gesekan
Bentrok dengan Djaka menjadi faktor penentu, tetapi bukan satu-satunya ketegangan Purbaya. Ia sempat berselisih dengan Gubernur Bank Indonesia sebelumnya, Perry Warjiyo, terkait kebijakan menempatkan dana pemerintah di bank BUMN untuk mendorong kredit.
Purbaya juga berbeda pendapat dengan bos Danantara, Rosan Roeslani, setelah menyatakan dana kekayaan negara itu akan menyetor laba Rp120 triliun (sekitar US$6,8 miliar) untuk membantu target defisit fiskal tahun ini. Rosan kemudian mengatakan rencana itu tidak pernah dibahas.
Loyalitas dan militer di pemerintahan
Prabowo menempatkan sejumlah sekutu dekat dan figur militer aktif maupun purnawirawan di posisi kunci, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Beberapa jabatan penting lain, termasuk pimpinan Garuda Indonesia, juga diisi mantan militer.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai Prabowo sangat menekankan loyalitas. Sikap itu bisa dipahami karena Prabowo lama berada di luar pemerintahan, tetapi dikhawatirkan mengorbankan sistem berbasis merit.
Menurutnya, agar negara berhasil, sistem politik harus sehat dan teknokratik, serta birokrasi harus berbasis meritokrasi.